BPN Tidak Lakukan Koordinasi ke Desa Laksanakan Prona

Banjarmasin, KP – Ternyata dalam pelaksanan Prona di tiga desa di kecamatan Daha Selatan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat tidak peernah memberi tahu pihak kepala desanya.


Hal ini terungkap pada persidangan terdakwa Terdakwa M Rusli oknum Pegawai Kementrian Agama RI Kabupaten HSS, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, pada sidang lanjutan, Selasa (8/9/2020).


Ketiga kepala desa tersebut terdiri dari Kepala Desa Muning Tengah, Muning baru dan desa Banjarbaru.

“Memang betul pihak BPN tidak melakukan koordinasi dengan pihak kepala desa dan kami baru tahu kalau di wilayahnya dilakukan kegiatan prona tahun 2017, itupun ketika dipanggil di Polres sebagai saksi,’’ kata Antung Hairullah selaku Kepala Desa Banjarbaru. Hal yang sama juga diungkapkan oleh keduia kepala desa lainnya.


Umumnya masyarakat diwilayahnya tidak pernah mengeluh soal pungli yang dilakukan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui pungli yang dilakukan oleh terdakwa dikisaran Rp300.000,- sampai Rp500.000,- persertifikat.

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...


Pada sidang kemarin tersebut majelis hakim dipimpin hakim Daru Wastika yang didampingi hakim A Fauzi dan A Gawe dengan mendengarkan keterangan tujuh orang saksi salah satunya berada di Kandangan, sedangkan enam lainnya langsung hadir di persidangan walaupun dilakukan secara virtual.


Terdakwa adalah salah seorang guru disalah satu sekolah Ibtidayah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan.
Dalam dakwan Rusli disebutkan telah menarik biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang notabene gratis alias tidak dipungut bayaran sebab ditanggung pemerintah.

Perbuatan M Rusli dilakukan sejak tahun 2016. Masing-masing pada pemilik sertifikat, M Rusli meminta bayaran sebesar Rp500 hingga Rp600 ribu.
Sedikitnya dari barang bukti, M Rusli telah mengumpulkan uang dari PTSL tahun 2020 ini sebesar Rp29.600.000.


Perbuatan itu menurut jaksa dalam berkasnya bertentangan dengan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL berasal dari pemerintah dan tidak dipungut bayaran.


Pungutan yang dilakukan M Rusli masih dalam berkas jaksa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.


Atas perbuatan tersebut JPU mematok pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. (hid/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya