Martapura, KP – Setelah menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Banjar pada 2019 lalu terkait implementasi tandatangan elektronik, rombongan Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) dipimpin oleh Pengolah Data Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik BSE Badan Siber Sandi Negara, Cesario Oktanto Kisti, melakukan tinjauan implementasi sertifikat elektronik instansi pemerintah tahun 2020, di Aula Kantor Diskominfostandi, Selasa (15/9).
Dikatakan Cesario, kedatangan pihaknya tidak lain untuk melihat implementasi atau penerapan tandatangan elektronik di Kabupaten Banjar. Mengumpulkan informasi, kemudian info tersebut dirumuskan dan diformulasikan untuk menjadi sebuah rekomendasi saran guna optimalisasi pemanfaataan sertifikasi elektronik.
Dia menilai, implementasi tandatangan elektronik di Kabupaten Banjar sejauh ini sudah cukup efektif. Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab setempat sudah cukup tepat. Mulai dari penyusunan Peraturan Bupati tentang tandatangan elektronik dan standar operasional prosedur.
”Ini sangat penting, karena tanpa adanya regulasi atau payung hukum kuat, tentu pelaksanaan tandatangan elektronik di Kabupaten Banjar tidak bisa efektif,” ujarnya.
Dia pun berharap, penerapan tandatangan elektronik ini bisa diwujudkan guna memenuhi harapan sesuai visi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sistem pemerintah berbasis elektronik yang efektif dan efesien.
”Ini guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas birokrasi dan administrasi pemerintah,” tandasnya.
Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith mengatakan, kegiatan ini berlanjut pada besok hari. BSE akan melakukan pemaparan hasil evaluasi serta memberikan penjelasan kepada para Kepala SKPD dan pejabat lainnya terkait betapa pentingnya tandatangan elektronik.
BSE sendiri sudah memberikan pelayanannya kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hingga September ini, sudah melayani sekitar 263 instansi, perusahaan serta BUMN.
Kegiatan ini juga dihadiri Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Eddy Elminsyah Jaya dan Kasi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik M Hamdani. (Wan/K-3)
