Pelaihari, KP – Aksi gabungan 14 LSM/OKP/Omnas mendukung keputusan Pemerintah Daerah dalam penyegelan pembangunan Pelaihari City Mall (PCM) apabila perusahaan masih belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Bertempat di Halaman Pemkab Tala, Senin (26/10/2020) Puluhan Masyarakat Tala Melakukan Aksi dengan iringan spanduk yang berisi aspirasi pembelaan kepada Pemkab. Kami datang mendukung menyampaikan aspirasi masyarakat.
Belasan Tokoh aktivis itu yakni Koordinator Kanni Tala Fahmi, TRC BPAN AI Tala Hujaini, Koordinator Lekem Tala Ahmad Yani, DPD JPKP Tala Muhammad Noor, LSM Merah Putih M Hardiansyah, LSM Borneo Muda Tala M Khaidir.
LSM Peduli Anak Bangsa Kamarudin, Dewan Adat Dayat Abdul Khadir, LPM Hanura Abdul Karim, DPD Gepak Tala Bambanh Marzuki, AMPI Tala Umar Sajali, DPD KKTI Tala H Amperansyah, dan DPD BPAN Aliansi Indonesia Kalsel Mardian Jafar.
Koordinator Lekem Ahmad Yani mengatakan, Hari ini kita berkumpul disini bukan untuk apa-apa. Lanjutkan peraturan pemerintah kami sangat mendukung, kami akan berada pada barisan terdepan dalam membela Pemimpin kami”. Ucapnya
Aksi demo tersebut bisa dikatakan demo tandingan. Pasalnya, Senin 19 Oktober 2020 pekan lalu ada aksi demo dari Aliansi LSM Kalsel di DPRD Tala yang antara lain menyuarakan aspirasi mempertanyakan langkah Pemkab Tala yang menyegel pembangunan PCM.
Bupati HM. Sukamta yang hadir pada aksi ini mengatakan kami selalu terbuka terhadap investor yang datang yang ingin membuka usaha di daerah Tala, tetapi jika peraturan yang diadakan dilanggar atau tidak memenuhi syarat maka kami akan tegas dalam menindak lanjutinya.
“Kami pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada masyarakat Tanah Laut yang sudah mendukung kami, pemerintahan yang hebat tidak lepas dari masyarakat yang hebat pula.” Tegasnya.
Sesudah menyampaikan aspirasi rombongan menuju ke tempat pembangunan Pelaihari Citymall dengan memasang spanduk yang bertulisan segera bayar IMB dan PBB.
Sementara itu pihak manajemen Perembee menyatakan telah berusaha mengurus IMB namun tidak mendapat informasi yang jelas dari instansi teknis mengenai apa saja kekurangan berkas yang harus dilengkapi. (Rzk/KPO-1)
