Komisi IV dan KNPI Gelar Mubes, Bahas Tindak Lanjut PMKS-AMKS

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin memimpin rombongan saat berkunjung ke asrama mahasiswa Kalsel di luar daerah.(ist)

BANJARMASIN,KP – Komisi IV DPRD Kalsel bersama DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel akan melaksanakan musyarawah besar, untuk membahas tindak lanjut penanganan asrama mahasiswa.

“Jadi ada tindak lanjut hasil kunjungan Komisi IV ke beberapa asrama milik Pemprov Kalsel,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin dalam pers realisenya, Minggu (25/10/2020).

Menurut Lutfi, tindaklanjut ini merupakan upaya konkrit, bukan hanya sebatas penyerapan aspirasi dan kunjungan biasa ke semua Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan dan Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS-AMKS) yang tersebar di Indonesia.

“Musyawarah bersama yang melibatkan seluruh stakeholder, bukan hanya PMKS-AMKS se-Indonesia,” tambah politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, juga melibatkan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun 13 kabupaten/kota bertempat di Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan di Jakarta.

Berita Lainnya
1 dari 1.822

Lutfi menambahkan, pertemuan ini akan merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan dan dukungan kepada para mahasiswa yang merupakan Duta Pendidikan Banua, seiring dengan upaya kita mempersiapkan generasi muda Kalsel yang mampu bersaing bahkan memenangkan persaingan global.

“Kita tentu tidak ingin menjadikan bunus demografi yang segera kita hadapi menjadi sebuah bencana demografi bila kita tidak mempersipkan para calon pemimpin Kalsel di masa datang,” tegas Lutfi.

Lutfi menyebutkan dalam pertemuan ini akan banyak perihal yang perlu dibahas dan dicarikan solusi, diantaranya, kejelasan hubungan kerja antara PMKS-AMKS, dan tata kelola asrama mahasiswa Kalsel yang memerlukan banyak perbaikan.

“Juga mengumpulkan bahan keterangan dan masukan terkain rencana pembentukan Perda Penguatan Fasilitasi Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Kalsel,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.

Kemudian, koordinasi dan harmonisasi pembinaan PMKS antara pemerintah provinsi dan 13 pemerintah kabupaten/kota, kelima, peningkatan sarana, prasarana asrama dan pembinaan serta peningkatan fungsi PMKS sebagai Duta Pendidikan, Seni, Budaya dan Pariwisata dan keenam, hal lain yang dianggap perlu.

“Hendaknya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama,” tambah Lutfi. (lyn/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya