Dewan dan Pemko Sepakati 23 Propemperda 2021

Banjarmasin KP- Selain menggelar rapat paripurna persetujuan bersama disahkannya RAPBD tahun anggaran 2021, DPRD Kota Banjarmasin dan Pemko juga menandatangi persetujuan bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021, Kamis (26/11/2020).

Bahkan dalam persetujuan bersama Propemperda ditandatangi Plt Walikota Banjarmasin Hermansyah serta Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin, Matnor Ali dan Tugiatno itu, sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disepakati untuk dibahas pada tahun 2021 nanti.

Dari 23 Propemperda dipersiapkan, 11 Raperda disampaikan atas usul inisiatif dewan dan 12 Raperda akan diajukan pihak Pemko.

Usai rapat paripurna Ketua Badan Pembentukan Daerah ( Bapemperda) DPRD Banjarmasin Arufah Arief kepada wartawan merincikan , dari 11 Raperda tersebut, 5 diantaranya Raperda baru yaitu Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, Raperda Peningkatan Budaya Literasi.

Kemudian, Raperda Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, terakhir Raperda Fasilitas Pesantren.

Berita Lainnya

DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

1 dari 3.586

” Sedangkan 6 usul Raperda inisiatif DPRD Kota Banjarmasin tahun 2021 adalah sisa Raperda usulan yang belum sempat dibahas pada tahun 2020 ini,” kata Arufah Arief.

Arufah Arief menandaskan, 6 Raperda sisa tahun 2020 itu akan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan pembahasannya pada tahun 2021 nanti.

Diakui Arufah Arief, penyebaran virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap kinerja dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, lantaran Banjarmasin sempat selama 3 bulan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menyinggung usulan Raperda disampaikan pihak eksekutif Arufah menjelaskan, ada 12 Raperda, sehingga total program Bapemperda tahun 2021 dipersiapkan sebanyak 23 Raperda.

12 Raperda yang akan diajukan pihak pemko dan akan dibahas taun 2021 itu diantaranya, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Limbah, Raperda Kepemudaan, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Raperda tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, selain Raperda terkait APBD.

Ia juga mengakui, Reperda yang diajukan pihak pemko itu sebagian revisi terhadap Perda sebelumnya karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sekaligus untuk menyesuaikan dan ketentuan serta aturan yang lebih tinggi. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya