BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko yang digelar Inspektorat Kota Banjarmasin di Calamus Ballroom Rattan Inn, Rabu (5/08/2026), dan dibuka Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah.
Selain itu, forum ini juga menjadi tindak lanjut atas hasil evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, sekaligus mendukung penguatan Program Pengendalian Gratifikasi dan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2026.
Wali Kota H Muhammad Yamin HR mengapresiasi Inspektorat Kota Banjarmasin yang telah menginisiasi forum tersebut. Menurutnya, penerapan manajemen risiko memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini semakin beragam sehingga setiap program dan kegiatan memiliki potensi risiko yang harus dikenali sejak awal. Karena itu, manajemen risiko tidak cukup dipandang sebagai pemenuhan administrasi semata, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh perangkat daerah.
“Tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks, setiap program dan kegiatan memiliki risiko yang harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik, karena itu, manajemen risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap perangkat daerah,” ujar Yamin.
Menurutnya, kemampuan mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan akan membantu pemerintah menentukan langkah mitigasi yang tepat. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target, sekaligus meminimalkan potensi hambatan maupun penyimpangan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemko Banjarmasin untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan SPIP Terintegrasi, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara konsisten.
Ia berharap seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap implementasi manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing, karena keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kolaborasi seluruh pegawai, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui FGD ini, Pemko Banjarmasin berharap lahir berbagai rekomendasi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan di setiap organisasi perangkat daerah. Dengan penguatan manajemen risiko yang dilakukan secara berkesinambungan, Pemkot optimistis mampu membangun birokrasi yang semakin profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat sejalan dengan visi Banjarmasin Maju Sejahtera. (nug/KPO-4)
