Pemahaman Masyarakat Kawin Usia Dini Rendah

enyikapi masalah ini pemerintah berencana menaikan batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun

BANJARMASIN, KP – Angka perkawinan usia dini atau masih di bawah umur di daerah ini tak terkecuali Kota Banjarmasin dinilai masih tergolong cukup tinggi.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin mengatakan, salah satu penyebabnya karena pemahaman sebagian masyarakat terhadap perkawinan usia dini masih rendah.

Padahal ujarnya kepada KP Jumat (27/11/2020) menegaskan, UU tentang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 mengamanatkan batas usia perempuan melangsungkan perkawinan minimal 16 tahun.

Menurutnya, menyikapi masalah i ini pemerintah berencana menaikan batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun dengan mengusulkan merivisi UU Nomor : 1 tahun 1974.

Dikatakan, batas perempuan menikah ini sama dengan laki-laki. Usulan menaikan batas usia perempuan itu khabarnya sudah disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi (Banleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPRD RI untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No : 1 tahun 1974.

” Kita sangat mengapreasi terkait batas usia minimal perempuan untuk menikah, karena ketentuan ini setidaknya sebagai salah satu upaya menekan masih tingginya angka perkawinan anak usia dini,” kata Yamin.

Kembali ia mengemukakan, angka perkawinan usia dini di sejumlah daerah Indonesia, tidak terkecuali di Kalsel termasuk Kota Banjarmasin hingga kini masih tergolong cukup tinggi.

Berita Lainnya
1 dari 2.126

Bahkan ungkapnya menurut laporan Kementerian Agama Kalsel beberapa waktu lalu, provinsi ini secara nasional menduduki rangking pertama.

“Adanya fakta itu setidaknya membuktikan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan remaja atau usia dini di daerah ini masih sulit dikendalikan,” tandasnya.

Mengutif laporan BKKBN Kalsel beberapa waktu lalu kata Yamin menyebutkan, angka pernikahan usia dini di Kalsel lebih tinggin dibanding Provinsi Jawa Barat dengan angka rata-rata 68/1000 penduduk usia remaja 15 – 19 tahun. Sedangkan secara nasional perbandingan angka pernikahan dini atau remaja 30/1000 penduduk.

” Jadi kalau Kalsel 68/1000 itu artinya jauh di atas angka rata-rata nasional, sehingga selain perlu ada regulasi yang mengatur masalah itu, tapi juga harus ada solusi seluruh instansi terkait dan masyarakat menyikapi masalah ini,” kata Yamin.

Lebih jauh ia juga meminta , pemerintah daerah di Kalsel terlebih khusus Pemko Banjarmasin melalui instansi terkait lebih berperan dengan memberikan pemahaman melalui penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah pernikahan usia dini atau anak masih di bawah umur.

Ditegaskannya, pernikahan dini atau masih di bawah umur selain bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tapi bisa mengancam keselamatan jiwa si ibu saat melahirkan.

Disebutkan terkait guna menekan tingginya perkawinan di bawah umur ini, sebenarnya Pemko bersama DPRD Kota Banjarmasin sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak.

Dia juga mengemukakan, dalam Perda tersebut diantaranya melarang orang tua menikahkan anak pada usia dini atau belum dewasa.

Dalam Perda itu juga diamanatkan, bahwa untuk melakukan pengawasan secara umum terhadap pelindungan anak pemeritah daerah dalam hal ini Pemko Banjarmasin, masyarakat, orang tua/wali, keluarga maupun guru pendidik wajib memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap anak. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya