Sekolah Wajib Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Banjarmasin, KP – Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Norlatifah mengatakan, di tengah ketatnya persaingan setiap penyelenggara pendidikan wajib untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan.

“ Meski peningkatan pengembangan mutu pendidikan tanggung jawab bersama baik pemerintah melalui dinas terkait terlebih satuan pendidikan,” kata Noorlatifah kepada {KP}, Selasa (17/11/2020) kemarin.

Menurutnya menyadari hal itu, maka menjadi keharusan setiap sekolah sebagai salah satu tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.

Ketentuan ini kata Noorlatifah, sebagimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor : 28 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Internal pada pendidikan dasar dan menengah.

Dijelaskan pada Permendikbud tersebut mengamanatkan, bahwa setiap satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenanfg merencanakan melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penyaminan mutu pendidikan.

Kendati pemerintah sendiri kata ketua komisi diantaranya membidangi masalah pendidikan dan kesehatan ini, terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk mewujudkan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara operasional terncamtum dalam Undang_Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Berita Lainnya
1 dari 1.792

Dijelaskan, penjaminan mutu pendidikan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tersebut bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selanjutnya kata Lala panggilan akrap Norlatifah mengatakan, dalam upaya mencapai SNP, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor : 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah.

Beberapa waktu lalu kata Chandra menambahkan, komisi IV DPRD Kota Banjarmasin mengadakan kunjungan kerja ke Pemko Bekasi untuk menggali informasi, khususnya terkait kebijakan upaya pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.

Yunan Chandra yang duduk di komisi IV menilai, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Kota Bekasi sudah berjalan cukup baik. Apalagi ujarnya, di kota ini sudah ditopang dengan suntikan dana pendidikan yang cukup besar bersumber dari APBD.

Belum lagi Pemko Bekasi lanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi sudah memiliki anggaran untuk Guru Tenaga Kependidikan (GTK) non PNS sebesar Rp 3,8 juta perbulan. “Itu dibayar dari APBD,” katanya seraya mengemukakan, keberhasilan Kota Bekasi ini tentunya menjadi pembelajaan bagi Kota Banjarmasin untuk dicontoh.

Meski pada sisi lain Yunan Chandra mengakui, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut sangatkan diutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan untuk bersama-sama secara utuh berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya