Antisipasi Bertambahnya Warga Miskin

Bajarmasin, KP – Bansos Diminta Diimbangi Pengembangan UMKM dan Lapangan Kerja Anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Husin mengatakan, wabah virus corona atau Covid-19 tak hanya berdampak pada krisis kesehatan, tapi juga sosial ekonomi.

Menurutnya, hampir seluruh kegiatan usaha tergerus akibat penanganan Covid-19 yang membatasi hampir seluruh kegiatan usaha maupun aktivitas masyarakat dengan menerapkan protokoler kesehatan (Prokes) secara ketat.

Kondisi ini lanjut Taufik Husin kepada {KP} Rabu (17/2/2021) membuat lonjakan tingkat pengangguran pun terjadi lantaran banyak kegiatan usaha terkena dampaknya hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Menghadapi ancaman masalah sosial tersebut, Taufik Husin meminta, Pemerintah Pusat maupun Pemko Banjarmasin untuk mempersiapkan sejumlah program strategis agar permasalahan sosial ini mampu teratasi dan tidak mengakibatkan dampak lebih parah dan berkepanjangan.

Taufik Husin berpendapat, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan untuk bertahan di masa pandemi virus corona tidaklah cukup.

Dikemukakan, pemerintah pusat maupun daerah mesti lebih mendorong lagi terbukanya lapangan kerja baru secara luas di sejumlah sektor produktif.

Selain dibukanya lapangan kerja anggota dewan dari F-PDIP ini, adalah lebih ditingkatkannya lagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui bantuan permodalan.

Diakuinya, terkait upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemko Banjarmasin telah menggulirkan sejumlah program.

Berita Lainnya
1 dari 2.391

“Salah satunya seperti dengan lebih mengintensifkan lagi Memberdayakan Keluarga Miskin Menuju Sejahtera atau disebut Program Makin Mesra,“ kata Taufik Husin.

Menurutnya, program untuk mempercepat pengentasan kemiskinan merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 14 tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin.

Selain itu lanjutnya, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 diamanatkan program pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.

Anggota dewan dari F-PDIP ini menandaskan, upaya pengentasan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah (PR) dan persoalan serius bagi Pemko Banjarmasin untuk segera dituntaskan.

Masalahnya, karena jumlah warga miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Banjarmasin masih tergolong cukup tinggi, ditambah.

“Belum lagi dampak dari wabah virus corona lonjakan pengangguran dan angka kemiskinan baru akan bertambah,” ujarnya.

Lebih jauh Taufik Husin mengakui, upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga dituntut partisipasi pihak swasta atau dunia usaha lainnya.

Saya optimis, jika pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta bersama-sama dan secara terkoordinasi melaksanakan seluruh apa yang diprogramkan,maka upaya pengentasan permasalahan kemiskinan bisa dilakukan lebih optimal lagi. Termasuk dalam menghadapi dampak virus corona saat ini,“ demikian kata Taufik Husin. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya