SKB Tiga Menteri Tidak Perlu Diperdebatkan

Penerbitan SKB tersebut oleh sejumlah kalangan dinilai sudah tepat untuk menjaga keberagaman dan tidak perlu dipederbatkan

BANJARMASIN, KP – Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai seragam Sekolah Dasar (SD) Sekolah Mengah (SMP) hingga SMA yang diselenggarakan pemerintah daerah terus menuai kontroversi.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur secara terperinci mengenai aturan seragam bagi siswa muslimah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan SKB Nomor : 02/KB/2O2l, Nomor : 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah Negeri.

Penerbitan SKB tersebut oleh sejumlah kalangan dinilai sudah tepat untuk menjaga keberagaman dan tidak perlu dipederbatkan.

Sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno. Ia berpendapat, SKB 3 menteri tersebut tidak perlu diperdebatkan karena sama sekali tidak memuat adanya unsur pelarangan atau mewajibkan siswa untuk menggunakan identitas keagamaan tertentu.

” Malah menurut saya SKB justru tersebut telah menempatkan sekolah publik di posisi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kebutuhan publik yang beragam,” katanya.

Berita Lainnya
1 dari 3.243

Pendapat itu dikemukakannya kepada {KP,} Sabtu malam (13/2/2021) disela acara malam ramah tamah perpisahan Ibnu Sina – Hermansyah yang akan mengakhiri jabatannya selaku Walukota dan Walikota Walikota Banjarmasin priode 2016-2021 yang berakhir tanggal 17 Pebruari 2021.

Tugiatno mengatakan tempat pendidikan dan SD hingga perguruan tinggi negeri milik pemerintah harus memberikan ruang interaksi yang terbuka, beragam, dan toleran serta harus menghormati hak azasi manusia.

Karena itu lanjut unsur pimpinan dewan dari PDIP ini. sekolah publik tidak dibenarkan mewajibkan siswa menggunakan seragam beridentitas tunggal berdasarkan agama tertentu.

” Meski demikian khusus bagi siswi muslimah, sekolah juga tidak boleh melarang mereka yang ingin mengenakan hijab sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Diberitakan, tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

Ada sejumlah poin yang mengatur tentang pemakaian seragam. Disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut.

SKB 3 Menteri ini juga memuat sanksi bagi pimpinan pemerintah daerah atau kepala sekolah bagi yang tidak melaksanakan keputusan tersebut. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya