Benci Produk Luar Negeri, Sekedar Basi-Basi ?

Oleh : Nia Rosya
Pemerhati Sosial

Cintailah Produk-produk Indonesia. Bagi sebagian orang, istilah ini sangat familiar sebagai sebuah tagline dari promosi suatu produk dengan tokoh iklan dan pelafalan suara yang khas. Akhir-akhir ini, Kampanye tagline ini kembali menjadi ramai di masyarakat pasca Presiden Joko Widodo menggaungkan pernyataan agar Indonesia cinta produk buatan Indonesia. Selain itu, ajakan menggunakan produk lokal ini diikuti dengan kampanye benci produk luar negeri. Pernyataan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari fakta perdagangan luar negeri ekspor impor di Indonesia. Bagaimana realitanya?

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), impor Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Jika pada tahun 2019, total impor Indonesia mencapai 171. 275,7 Juta USD, maka sepanjang 2020 total impor menurun sekitar 17 persen yaitu sebesar 141.568,8 juta USD. Kondisi tahun 2020 ini tentu tidak dapat kita lepaskan dari pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian di seluruh dunia.

Dari keseluruhan nilai Impor pada tahun 2020, Tiongkok menempati posisi pertama sebagai negara eksportir terbesar di Indonesia dengan peranan sebesar 28 persen. Eksportir terbesar lainnya berasal dari Singapura (8,72 persen), dan Jepang (7,54 persen). Adapun jika dilihat dari komoditas barang yang diimpor, maka jenis Mesin dan Alat Angkutan menduduki peringkat pertama dari jenis barang yang diimpor di Indonesia dengan peranan sebesar 33, 02 persen. Kemudian dilanjutkan Barang-barang buatan pabrik (16,08 persen) dan bahan kimia dan produknya (15,18 persen).

Sebagai negara agraris, Indonesia juga ternyata mengimpor sejumlah komoditas pertanian yang oleh BPS diklasifikasikan sebagai komoditas tertentu. Mulai dari gandum, beras, kopi hingga ubi kayu. Bahkan ada beberapa komoditas dimonopoli oleh satu negara eksportir. Seperti misalnya bawang putih yang 100 persen di impor dari China, dan bawang merah yang 100 persen diimpor dari Vietnam. Adapula komoditas Kedelai sebagai bahan baku tahu tempe yang 90 persen diimpor dari Amerika.

Tidak berselang lama dari pernyataan benci produk luar negeri, alih-alih membuat kebijakan yang mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, kenyataannya pemerintah melalui Menko Perekonomiannya membuat rencana untuk membuka keran impor sejumlah komoditas pokok yaitu beras, gula dan daging. Fantastisnya, besaran impor untuk beras mencapai angka 1 juta ton, dengan alasan menjaga ketersediaan beras dalam negeri.

Berita Lainnya

PKKM dan Implementasinya

Alasan di Balik Kebijakan Larangan Mudik

1 dari 231

Banyak pengamat memprediksi impor besar-besaran ini, terutama komoditas beras, akan menurunkan level harga gabah yang tentu merugikan para petani. Disisi lain, data BPS mengungkapkan potensi produksi pada periode Subround Januari-April diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras dan pada dasarnya, jumlah ini mencukupi pemenuhan stok beras dalam negeri. Jika hal ini terealisasi, wajar jika masyarakat khawatir dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah sejatinya tidak berpihak kepada rakyat. Atau apakah memang seruan benci produk luar ini memang hanya sekedar basa basi politik untuk memikat hati rakyat?

Kemandirian menjadi syarat mutlak untuk menghindari ketergantungan terhadap pihak lain. Hal ini berlaku dalam berbagai hal. Terlebih lagi jika yang dimaksud adalah kemandirian negara. Sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali apa yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian negara sebagaimana yang seringkali diutarakan dalam kampanye-kampanye politik. Seruan benci terhadap produk luar negeri tanpa diikuti dengan kebijakan yang memandirikan negara adalah ibarat mencicip masakan melalui cerita. Terasa manis di lisan tanpa pernah merasakan keadaan yang sebenarnya.

Islam dan Kemandirian Ekonomi

Islam sebagai ajaran sempurna yang membawa rahmat bagi semesta, turut memiliki pandangan agar sebuah negara memiliki kemandirian ekonomi. Khilafah sebagai institusi negara dalam Islam memfokuskan perekonomian pada empat bidang, yaitu pertanian, perdagangan, jasa dan Industri. Keempat hal ini adalah hal pokok yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.

Pada aspek kebijakan ekonomi, Khilafah wajib membuat regulasi yang menjamin sehatnya persaingan usaha, tidak ada monopoli, kartel, mafia dan riba yag diharamkan dalam Islam. Di sisi lain, Khilafah juga wajib memberi dukungan segala bentuk terhadap pengembangan produk dalam negeri serta menolak tekanan global untuk melakukan perdagangan bebas. Selain itu mekanisme perdagangan luar negeri juga akan diatur sedemikian rupa agar tidak memberi jalan bagi pihak luar untuk menguasai muslim.

Kemandirian ini secara nyata dapat diwujudkan jika kita bersama-sama mau menjadikan Islam sebagai pedoman, sehingga kampanye benci produk luar negeri bukan sekedar basa-basi.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya