DPRD Kalsel Bahas Refocusing Anggaran

Berita Lainnya

Satgas Belum Rekomendasikan PTM

1 dari 3.201

Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel membahas refocusing anggaran tahun 2021, khususnya pemotongan 10 persen anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dialokasikan pada penanganan Covid-19.
Menurut Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kalsel, Agus Dyan Nur, penyesuaian yang dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19, banjir dan hal lainnya.
“Makanya hal ini perlu refocusing, terhadap SKPD untuk penanganan tersebut, minimal 10 persen,” kata Agus Dyan Nur kepada wartawan, usai rapat kerja dengan DPRD Kalsel, Kamis (4/3/2021), di Banjarmasin.
Ditambahkan, refocusing anggaran ini juga dilakukan karena adanya pemotongan sebesar Rp36 miliar. Sedangkan untuk refocusing masih dalam tahap pembahasan.
Agus Dyan Nur menjelaskan, refocusing yang dimaksud adalah mengulang kegiatan, dalam artian menunda kegiatan tidak prioritas, diganti dengan prioritas seperti penanganan pandemi Covid-19 dan bencana alam.
“Baru kita jadikan untuk penanganan Covid-19, jadi refocusing ini memfokuskan kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk prioritas diganti dengan prioritas,” jelasnya.
Adapun pihaknya sedang melakukan penyesuaian terkait alokasi refocusing, untuk anggaran yang bakal dikeluarkan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menambahkan, anggaran refocusing dilakukan untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk bencana alam seperti banjir.
“Pertemuan tersebut telah dibahas per item mana anggaran SKPD yang bisa dikurangi dan mana yang tidak bisa,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dari hasil tersebut diperoleh angka Rp8,5 miliar yang dapat dilakukan recofusing pada APBD 2021. “Nilai tersebut sama dengan 8,5 persen dari ketentuan pemerintah pusat 10 persen,” ujar Suripno.
Besaran tersebut diketahui belum memenuhi ketentuan Kemendagri, meskipun begitu dewan sudah semaksimal mungkin melakukan recofusing pada APBD 2021.
Selain itu, juga disepakati bersama akan dibawa ke rapat pimpinan untuk dilakukan pengesahan atau persetujuan dewan. “Apabila disetujui maka itu yang akan disampaikan sekretariat DPRD ke eksekutif,” tegasnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya