BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, kembali menguatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila melalui kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Wawasan Kebangsaan) yang digelar di Kecamatan Banjarmasin Barat, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan yang diikuti warga setempat tersebut dikemas dalam bentuk tausiah keagamaan dengan menghadirkan Ustaz Muhari sebagai narasumber. Melalui pendekatan religius, materi yang disampaikan tetap berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Suripno mengatakan, sosialisasi wawasan kebangsaan merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk terus menanamkan pemahaman mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara di tengah kehidupan masyarakat.
“Wawasan kebangsaan kami kemas dalam bentuk tausiah, namun substansinya tetap berfokus pada nilai-nilai lima sila Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu menilai penguatan wawasan kebangsaan menjadi penting di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus terus dipelihara agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
“Tujuan utamanya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai modal dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Sementara itu, Ustaz Muhari menekankan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui semangat persatuan. Ia menilai Indonesia mampu tetap utuh karena memiliki dasar ideologi yang kuat, yakni Pancasila.
“Indonesia mampu menjaga persatuan karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan harus terus disosialisasikan agar semangat persatuan, musyawarah, kehidupan berketuhanan, serta keadilan sosial tetap terpelihara di tengah masyarakat.
“Persatuan harus menjadi prioritas. Kehidupan berketuhanan perlu dijaga, musyawarah dikedepankan, dan keadilan diwujudkan bersama. Karena itu, kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
