Masyarakat Wajib Berpartisipasi Awasi Pencemaran Lingkungan

Banjarmasin, KP – Anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin Aliansyah mengatakan, masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam mengawasi adanya indikasi pencemaran lingkungan.

Baik itu dilakukan oleh perusahaan, rumah sakit, hotel, usaha kecil menengah (UKM) ataupun tempat usaha lainnya maupun perorangan yang membuang limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, kata Aliansyah.

Kepada KP Jumat (12)3/2021) disela menjalani pemberian vaksin covid-19 untuk anggota dewan dan seluruh staf sekretariat DPRD Banjarmasin, ia juga berharap, agar setiap laporan masyarakat terhadap adanya pencemaran lingkungan secara tanggap ditindaklanjuti instansi terkait dalam hal Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Anggota komisi membidangi pengawasan pembangunan ini menandaskan, setiap laporan atau pengaduan masyarakat kepada DLH terhadap indikasi dugaan pencemaran lingkungan akan menjadi dasar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.

Selain masyarakat Aliansyah juga menghimbau, agar petugas trantib kecamatan juga turut melakukan pengawasan jika menemukan indikasi pencemaran lingkungan yang sifatnya komprehensif.

Berita Lainnya
1 dari 3.201

Dijelaskannya, pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 22 tahun 2017.

Dalam Permen LH itu kata Mukhyar, diatur tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan maupun hutan.

Lebih jauh ia menegaskan, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Terkait tugas ini, maka pemanfaatan berbagai sumber daya alam maupun aktivitas kegiatan setiap bidang usaha wajib menghindari dari hal-hal yang menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya guna mengantisipasi kerusakan lingkungan, pemerintah sudah menerbitkan regulasi salah satunya Undang-Undang Nomor ; 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sejumlah peraturan lainnya.

Bahkan terkait pelaksanaan sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah itu, Pemko Banjarmasin juga telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Perda), diantaranya Perda Nomor : 7 tahun 2010 tentang Izin Pembuangan dan Pengelolaan Limbah Cair.

Disebutkan anggota dewan dari F- PKS ini dalam Perda tersebut diamanatkan, setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan dan atau usaha yang melakukan pembuangan limbah cair wajib memiliki izin dari Pemko Banjarmasin. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya