Bangun Pengaman Tebing yang Runtuh tanpa Survei Pendahuluan

Banjarmasin, KP – Saksi Amriansyah selaku Kasi Perencanaan pada Dinas Sumber Daya Air Kab. Tapin mengakui untuk melaksanakan pembangunan pengaman tebing jembatan Hata Laut Sungai di desa Bungur tersebut tanpa melalui survai atau penelitian tanah.

“Hal ini karena tidak tersedianya dana, dan terpaksa kami mengambil dari hasil survai konstruksi yang telah ada,’’ kata Amri, pada sidang lanjutan dua terdakwa Direktur CV Firdaus bernama Fahrudi Firdaus selaku kontraktor dan Rahma Juni Saputra selaku PPK (Pejabat Pembuat Komiten) pada Dinas PUPR Kab. Tapin.

Ia juga mengakui, di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Sutisna, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (19/4), kalau pekerjan fisik yang dilaksanakan kontraktor hanya mencapai 89 persen, sementara pencairan dananya 100 persen.

Soal runtuhnya sebagian konstruksi pengaman tebing tersebut, adalah akibat banjir.

Menurut saksi berita acara serah terima pekerjaan tersebut, semula diakuinya bukan tanda tangannya, setelah ditanykan kembali oleh majelis akhirnya saksi mengakui ia tanda tangan.

Berita Lainnya

Kejari HSU Telesik Proyek Disdik HSU

1 dari 1.277

Sementara saksi lainnya Farurham dan M Said membantah kalau dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan mereka, ini dipalsukan.

Usai sidang Amri kepada awak media mengakui kalau berita acara tersebut adalah tandatangan dirinya yang dipalsukan oleh pihak terdakwa Fahrudi Firdaus. Kalau ada sidang terdahulu dilakukan secara vitual, sidang kemarin dilakukan secara offline.

JPU Sajimin dari Kejaksaan Negeri Kab. Tapin dalam dakwaannya, yang intinya konstruksi pengaman tebing yang runtuh merupakan kerugian los total yakni senilai poroyek setelah dikurangi pajak.

Menurut dakwaan dalam pelaksanaannya pengaman tebing tersebut tidak sesuai dengan dengan perencanaan akibat runtuh, sementara sewaktu terjadi keruntuhan tidak merupakan bencana malam, tetapi semata mata memang kontruksinya tidak sesuai.

Akibat pekerjaan yang tidak sesuai, sementara anggarannya sudah 100 persen diambil terdakwa Firdaus sebesar Rp.585.760.000, berdasarkan perhitungan BPKP terdapat unsur kerugian dikisaran Rp522.749.819, setelah pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar Rp64.010.181. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya