Soal Penyederhanaan SKPD, Bang Dhin Konsultasi ke Kemendagri

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin bersama sejumlah pejabat Pemprov Kalsel mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi penyederhanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Konsultasi ini terkait wacana penggabungan dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Wacana penggabungan Balitbangda dan Bappeda diperlukan penelaahan lebih lanjut,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.
Untuk itulah diperlukan konsultasi ke Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
“Karena masing-masing SKPD ini memiliki dasar hukum dan landasan aturan masing-masing,” tambah politisi PDI Perjuangan ini, yang didampingi Kepala Balitbangda Kalsel H Muhammad Amin, Biro Organisasi Indra, Kepala Biro Hukum diwakili Said dan Herry Pradana dari Kebun Raya Banua.
Diungkapkan, keberadaan Balitbangda mengacu UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur secara teknis mengenai kedudukan, tata kelola, dan kelembagaan dalam kerangka memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bahkan ketentuan lain yang mengatur eksistensi lembaga litbang terakomodir dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan dan pengkajian di daerah, Pemerintah Daerah membentuk sebuah badan.
Selain itu, masalah perampingan organisasi di Biro Hukum diminta dipertimbangkan, agar jangan sampai Biro Hukum di daerah menjadi lemah karena adanya perampingan organisasi.
Kemudian secara teknis terkait penataan kelembagaan penelitian dan pengembangan, Kementerian Dalam Negeri pernah mengeluarkan surat Nomor 060/2700/LITBANG tanggal 1 September 2016, yang meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan litbang.
Dengan fungsi pengkajian, penelitian, pengembangan, dan penerapan pada perspektif strategis tersebut lembaga penelitian dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan serta sebagai dasar perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terarah dan terukur.
“Penggabungan Balitbangda dan Bappeda justru akan mengecilkan cakupan fungsi penelitian dan pengembangan secara luas, karena orientasi penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan dipisahkan pada output yang berupa rekomendasi berbasis penelitian dan instrument perencanaan dalam pembangunan daerah,” jelas Bang Dhin. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya