Tiga Penambang Pasir Sungai Amandit Terjaring Razia, Dipanggil Bikin Pernyataan

Kandangan, KP – Tiga dari empat orang pemilik usaha penambangan pasir di Sungai Amandit yang peralatannya terjaring penertiban tim gabungan, dipanggil untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk tidak lagi menambang secara ilegal atau tanpa izin.

Ketiga pemilik usaha kategori galian C tanpa izin itu, datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (14/4/2021) pagi.

Sementara satu orang lainnya enggan hadir, dengan alasan sudah tidak digunakan lagi dan merelakan peralatannya disita.

Kepala Satpol PP Kabupaten HSS Iwan Friady serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) Ronaldy Prana Putra menyaksikan langsung penandatanganan pernyataan itu, sekaligus memberikan arahan dan imbauannya.

Setelah menandatangani pernyataan, peralatan-peralatan mesin sedot yang diamankan petugas juga dikembalikan kepada pemiliknya itu. Mereka juga diminta menyampaikan imbauan larangan penambangan ilegal itu ke rekan sesama lain, yang tidak terjaring razia.

Pengembalian peralatan sedot pasir tersebut, sebab Pemkab HSS melalukan pendekatan persuasif dengan mengenakan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum pasal 14 ayat 2. Bukan tindakan tegas memidanakan, dengan Undan-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.

“Saat ini menggunakan persuasif, dengan mereka membuat surat pernyataan dan barang juga dikembalikan,” ucap Kepala Dispera KPLH Kabupaten HSS Ronaldy Prana Putra, saat dikonfirmasi usai pemanggilan pemilik usaha penambang pasir tersebut.

Kendati demikian, Ronaldy menegaskan, jika pelanggaran berulang akan ditindak tegas dengan memproses berdasarkan peraturan perundang-udangan, yang tentunya melalui aparat penegak hukum yakni kepolisian.

Berdasarkan peraturan, masyarakat dilarang melakukan penambangan di bantaran ataupun aliran sungai. Jarak tambang dari sungai minimal 50 meter, serta dilarang membuang limbahnya ke sungai langsung.

Berita Lainnya
1 dari 473

Atas pelarangan itu, Pemkab HSS sudah menyodorkan solusi.

“Kami menawarkan relokasi, ada lima titik yang berpotensi untuk galian C pasir,” ungkap mantan Camat Kandangan itu.

Ia menyebutkan, pertama ada di Kecamatan Kandangan, dan empat sisanya di Kecamatan Padang Batung, yakni di Desa Karang Jawa, Jambu Hulu, Kaliring, serta paling potensial di Kelurahan Jambu Hilir.

“Di Banua Hanyar (wilayah Jambu Hilir) banyak yang tertarik, namun saat ini ada kendala yakni kesulitan akses jalannya,” terangnya.

Ia mengatakan, sudah ada pembicaraan terkait teknisnya serta masalah aksesnya. Namun, saat ini masih proses dalam relokasi tersebut.

Ronaldy menambahkan, pihaknya juga siap memfasilitasi para pengusaha galian C untuk mengurus perizinan pertambangan sesuai aturan.

Sebelumnya, pada Senin (12/4/2021) lalu personil gabungan kepolisian, tentara, Satpol PP dan Damkar HSS mendampingi Dispera KPLH, Dinas PMPTSP HSS, dan kecamatan terkait untuk melaksanakan penertiban tambang pasir tanpa izin.

Razia dilakukan di Desa Kaliring, Desa Durian Rabung, Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung, dan Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan.

Sebelum penertiban, Dispera KPLH Kabupaten HSS telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pemilik tambang pasir perihal syarat dan perizinan Galian C di wilayah Kecamatan Kandangan dan Padang Batung.

Sebagian besar para pemilik tambang pasir sudah mematuhi imbauan yang disampaikan, yaitu melepas mesin penyedot pasir dan tidak beroperasi sebelum memenuhi persyaratan untuk memproses perizinannya. (tor/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya