Pemko Jangan Kasih Kendor Protokol Kesehatan

Aturan tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona (Covid-19) wajib dipatuhi

BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin menyampaikan pentingnya untuk mematuhi seluruh aturan untuk mempercepat dan penanganan penularan pandemi virus corona (Covid-19).

“ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 2020. Aturan tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona (Covid-19) tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat dan wajib dilaksanakan oleh Pemko Banjarmasin khususnya walikota selaku kepala daerah,” ujarnya.

Kepada {KP} Senin (3/5) ia mengingatkan, terhadap pelanggaran aturan tersebut maka masyarakat bisa dikenai sanksi,. Tidak terkecuali hingga ancaman sanksi kepada kepala daerah hingga pemberhentian. Ketentuan sanksi tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 67 huruf b, Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditandaskannya, dalam Undang-Undang Pemeritahan Daerah sangat jelas menyatakan, bahwa kepala daerah harus menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berita Lainnya

PPKM Level IV Dilanjutkan Sampai Tanggal 8

Siapkan Khotbah Khusus dan Pemusatan Isolasi

1 dari 3.230

“Upaya ini dalam rangka terus menjaga kedisiplinan dalam peneguhan protokol kesehatan sehingga upaya yg selama ini untuk mempercepat penanganan pandemi virus corona dengan cepat teratasi,” kata Yamin.

Lebih jauh ia mengemukakan, terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 2020 juga didasari Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar )PSBB) dalam Rangka untuk Percepatan Penanganan Covid-19.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-6 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19. Terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

Bidang kesehatan saat ini yang sangat penting masalah pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), serta sarana dan prasarana peralatan layanan kepada masyarakat. Hal ini berhubungan dengan penanganan pasien Covid-19.

“Kemudian penyediaan jaring pengaman sosial, pemberian santunan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19. Masalah ini juga perlu ditangani pemerintah daerah,” jelasnya.

Lalu penanganan dampak ekonomi, lanjutnya, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya