Banjarmasin, KP – Pengetatan dan disiplin protokol kesehatan (prokes) di pintu masuk kota yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam aplikasi PPKM berskala mikro, membuat kerumunan warga di salah satu titik keramaian tak tergubris.
Pasalnya, hanya selemparan batu atau jarak yang berdekatan dari gedung Balai Kota, tepatnya di siring RE Martadinata, kerumunan warga nampak di setiap malamnya.
Kondisi tersebut seakan cocok dengan peribahasa “Semut di Seberang Lautan Terlihat, Gajah di Pelupuk Mata Tak Tampak”.
Padahal, di tengah penerapan PPKM Mikro yang berjilid-jilid dan klaim penerapannya yang selalu lebih bakal diperketat. Namun kenyataannya, Selama Ramadhan, kawasan Siring RE Martadinata justru dipadati warga setiap malamnya.
Seperti yang tampak pada Rabu (5/5) malam kemarin. Kerumunan warga yang menikmati kawasan siring, bahkan kapal wisata yang biasa mangkal di kawasan siring Menara Pandang pun nampak di situ.
Alhasil, membludaknya warga pun sulit terbendung. Padahal, lokasinya hanya selemparan batu dari Balai Kota. Kondisi ini tentu menjadi perhatian sekaligus memprihatinkan.
Anggota Tim Pakar COVID-19 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin menilai, saat ini penerapan PPKM Mikro di Kota Banjarmasin tidak berjalan efektif.
Hal ini membuat angka kasus terus mengalami lonjakan.
“Ketidakefektifan ini terutama disebabkan oleh PPKM Mikro hanya berjalan di atas kertas. Karena peraturan yang menyertainya, tidak diimplementasikan di lapangan,” ucapnya saat dihubungi awak media, Kamis (6/5) siang.
Ia mengambil contoh, kebijakan soal bekerja dari rumah, pembatasan terhadap rumah makan atau restoran serta di fasilitas umum dan tempat ibadah yang tidak berjalan.
Ketidakefektifan terjadi, menurutnya karena ketidaktegasan pemko sendiri dalam menerapkan aturan-aturan. Sehingga di mata masyarakat PPKM Mikro menjadi tak ada.
Di sisi lain. Muttaqin juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut juga menyebabkan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pengendalian pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin.
Tak ayal, ketidakpercayaan ini juga mendorong perilaku masyarakat yang semakin abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Padahal kepercayaan masyarakat sangat penting agar strategi penanganan pandemi menjadi lebih efektif.
“Contohnya, itu tadi. Hampir tiap malam kawasan siring RE Martadinata dipadati warga. Ini justru terjadi di hadapan kawasan perkantoran Pemko Banjarmasin,” ungkapnya heran.
Masalah lain juga terjadi. Muttaqin menyebut saat ini pemko tidak transparan soal data sebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mencari informasi terkait pandemi.
Padahal PPKM Mikro menuntut ketersediaan data hingga pada tingkat RT/RW sebagai bahan dasar untuk membuat kebijakan lockdown mikro. Jika ada kasus di unit wilayah terkecil tersebut.
“Sekarang, jangankan akses data sebaran kasus pada tingkat RT/RW, pada level kelurahan saja sudah ditutup informasinya oleh pemko sejak Februari lalu,” ucapnya.
“Belum termasuk laman yang dikelola pemko, corona.banjarmasinkota.go.id, yang sudah tidak pernah update lagi sejak 15 Desember 2020,” keluhnya.
Padahal informasi aktual sebaran kasus COVID-19 hingga level unit wilayah terkecil dan transparansi data sangat penting agar masyarakat sadar bahwa kita saat sedang menghadapi bahaya pandemi.
Jika data kasus hanya dalam bentuk gelondongan pada tingkat kota, maka warga tidak tahu di daerah mana yang sebaran kasusnya sedang tinggi.
“Ketidaktegasan dalam menegakkan aturan PPKM Mikro dan ketidaktransparanan data ini bisa mematikan ‘alarm kewaspadaan’ masyarakat di masa pandemi. sehingga mereka mengabaikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan,” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait kondisi yang terjadi, khususnya di siring RE Martadinata, Pj Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen mengatakan, pihaknya bakal melakukan imbauan serta pembinaan kepada masyarakat.
“Patroli gabungan akan ada dan selalu bergerak. Bertepatan dengan Operasi Ketupat Intan,” ucapnya, kemarin (6/5) siang di lobby gedung Balai Kota.
Fydayeen, menambahkan pihaknya akan terus menegakan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dalam kegiatan PPKM Mikro.
Namun, saat ditanya apakah pihaknya bakal menerjunkan personel untuk menjaga kawasan tersebut, agar tidak ada kerumun yang terjadi, Fydayeen mengaku masih akan berkoordinasi dahulu ke instansi terkait akan hal itu.
“Nanti akan kami koordinasikan itu semua, supaya menghindari kerumunan di sana. Sesuai regulasi, kami akan terus menjalankan dan menegakkan disiplin prokes,” tandasnya. (Zak/KPO-1)
