BKN – Pemprov Kalteng Diskusikan Kesejahteraan

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengandalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Kalteng untuk membahas masalah kesejahteraan.

PALANGKA RAYA, KP — Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng kedatangan pejabat penting Pemerintah Pusar yang diterima Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H. Nuryakin, Selasa (15/6).

Tamu dimaksud adalah Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru, dan menggelar pertemuan di Aula Eka Hapakat. Kegiatan diisi dengan diskusi teknis dipimpin selanjutnya oleh Staf Ahli Gubernur (SAG) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Herson B. Aden, membahas program – program yang mensajehterakan masyarakat Kalteng.

Herson B. Aden menyampaikan beberapa pointer penting diantaranya terkait kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintah Prov. Kalteng memiliki 38 Perangkat Daerah. Untuk Jabatan Pegawai Tinggi Madya (I.b) ada 1, Jabatan Pegawai Tinggi Pratama (II.A) ada 41,

Berikutnya Jabatan Tinggi Pegawai Madya (II.b) ada 13, Jabatan Administrator (III.a) ada 191, Jabatan Administrator (III.b) ada 58 serta Jabatan Pengawas (IV.a) ada 710 orang. Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalteng saat ini berjumlah 62.101 orang.

Jumlah ASN di Pemprov. Kalteng per 31 maret 2021 berjumlah 9.911 orang, serta Pegawai Non ASN Atau Pegawai Kontrak di Pemprov. Kalteng berjumlah 2.681 orang.

Berita Lainnya
1 dari 528

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru saat menyerahkan Piagam Penghargaan yang ditujukan kepada Gubernur Kalteng, dalam hal ini diterima langsung oleh SAG Bidang Kemasyarakatan dan SDM Herson B. Aden

Untuk Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pemprov. Kalteng telah dilakukan oleh Admin Aplikasi Indeks NSPK pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng berupa pengisian dan penyampaian dokumen sesuai dengan ketentuan pada aplikasi terhadap 18 elemen penilaian Indeks Implementasi NSPK oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng.

Sementara itu Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru menjelaskan, terkait aplikasi NSPK, aplikasi NSPK ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para auditor manajemen ASN untuk menilai tingkat majoritas atau kematangan.

Diungkapkan, BKN sejak Tahun 2014 sudah diberikan kewenangan atributif terutama dikentuan Pasal 49 Undang-Undang ASN yang mengatakan dan memerintahkan kepada BKN untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria manajemen ASN.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria mengutarakan, khusus untuk penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi yang diinginkan Presiden sebenarnya adalah penyederhanaan birokrasi yang memiliki indikasi keberhasilan.

Tujuannya tidak hanya mengubah atau mengubah jabatan struktural menjadi fungsional tetapi dampak dari penyederhaan birokrasi adalah organisasi yang fleksibel dan peningkatan efektifitas Pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Disela acara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru menyerahkan piagam penghargaan yang ditujukan kepada Gubernur Kalteng, dalam hal ini diterima langsung oleh SAG Bidang Kemasyarakatan dan SDM Herson B. Aden. Penghargaan diberikan Kepada Gubernur atas Fasilitasi Hibah Gedung Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN Palangka Raya. Dan Herson B. Aden menyerahkan cinderamata kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru. (drt/k-10)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya