Bupati Sampaikan Soal Agraria Tala Ke Kementerian ATR/BPN Dan DPR RI

Pelaihari, KP – Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta berupaya menarik dukungan dan perhatian pemerintah pusat dalam penyelesaian persoalan agraria jalan akses masyarakat Desa Tebing Siring yang berada pada lahan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII.

Hal tersebut disampaikan Sukamta pada sesi diskusi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga dihadiri Anggota Komisi II DPR RI HM Rifqinizami Karsayuda, bertempat di Ballroom Mercure Hotel, Sabtu (12/6/2021).

“Kami sedang memperjuangkan hak jalan masyarakat kami di Desa Tebing Siring yang berada pada lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIII. Untuk itu kami mohon dukungan dan pengawasan dari bapak-bapak sekalian dari Kementerian ATR/BPN dan DPR RI, karena bisa saja persoalan serupa juga dihadapi para kepala daerah lainnya di Kalimantan Selatan”, ungkap Sukamta.

Meneruskan hal yang disampaikan Sukamta, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Alen Saputra mengapresiasi perjuangan Pemda Tala. Sampai sekarang pihaknya melalui BPN Tala terus mengawal upaya penyelesaian persoalan jalan akses masyarakat tersebut. Alen pun berharap apa yang sedang dihadapi Pemda Tala dapat dikawal oleh pemerintah pusat.

“Beliau ini (Bupati Tala HM Sukamta) niatnya sangat baik pak. Beliau beserta jajarannya memang sedang memperjuangkan hak masyarakatnya yaitu jalan akses desa. Hanya saja memang tidak mudah, karena lahan PTPN juga aset negara, maka perlu pendekatan yang melibatkan pemerintah pusat”, imbuh Alen.

Berita Lainnya
1 dari 445

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI HM Rifqinizami Karsayuda dan Kementerian ATR/BPN yang diwakili Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan Dr. Teuku Taufiqulhadi mendukung upaya Pemda Tala. Persoalan jalan akses desa yang ada pada lahan PTPN menurut pihaknya harus terus diperjuangkan dengan melibatkan kementerian terkait.

“Peran aktif bapak bupati dalam penyelesaian persoalan agraria di daerah sudah sepatutnya menjadi contoh daerah lainnya. Sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN, kami juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait tata ruang dan pertanahan di Kalsel”, ujar Rifqinizami.

“Apa yang terjadi di Tala harus diperhatikan asal muasalnya. Karena yang namanya aset negara seperti lahan pada PTPN memang sudah tercatat sejak dulu. Sebagai aset kekayaan negara pasti tercatat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk itu bapak bupati beserta jajaran juga dapat meneruskan koordinasinya ke Kemenkeu”, ujar Taufiqulhadi menambahkan.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga ditekankan pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dikenal dengan istilah sertifikasi tanah. Setiap tahun ada ribuan warga Tala yang menerima manfaat program ini. Pada 2022 mendatang, Alen Saputra menyampaikan akan ada sekitar 10.000 sertifikat PTSL akan diserahkan bersama Bupati Tala HM Sukamta kepada warga Tala yang belum memiliki sertifikat tanah.

Turut berhadir pada acara tersebut, Pj Gubernur Kalsel yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, para kepala daerah se-Kalsel dan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. (rzk/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya