Paket Non Tender Belum Terlaksana Menyeluruh

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah H. Nurul Edy mengakui paket non tender belum terlaksana menyeluruh. Padahal keberadaannya dinilai mampu mempercepat pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

PALANGKA RAYA, KP — Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah H. Nurul Edy mengakui paket non tender belum terlaksana menyeluruh, Padahal hal itu dinilai mampu mempercepat pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Hal itu diungkapkannya saat mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin membuka “Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menggunakan SPSE pada Pemprov. Kalteng untuk Paket Non Tender, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/6).

Saat ini semua kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sudah bisa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah disahkan, dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung. Dan didukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, baik melalui tender maupun non tender.

Berita Lainnya
1 dari 527

Disebutkan khususnya paket non tender hingga saat ini pelaksanaannya belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Perangkat Daerah pada Pemprov. Kalteng. Karena itu diharapkan hal itu menjadi perhatian semua pihak.

Terkait monitoring terhadap progres pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menurut Nurul Edy, Pemprov. Kalteng telah memiliki sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara realtime, menggunakan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) yang bisa diakses internet.

Asisten II minta setelah kembali dari kegiatan ini, seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menggunakan aplikasi ini, untuk melihat sejauh mana progres pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Melalui pertemuan itu, lebih menitik-beratkan pada informasi atas fasilitas apa saja yang bisa digunakan, agar proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paket Non Tender secara elektronik bisa dilaksanakan, dimulai dari kegiatan Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak.

Pasalnta Pemprov Kalteng telah memiliki fasilitasnya, yang telah tersedia pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sehingga bersama-sama bisa kita targetkan untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan seluruhnya secara elektronik selambatnya pada Tahun Anggaran 2022.

H. Nurul Edy meminta agar seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program/kegiatannya, harus bersinergi dengan visi-misi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kalteng yang semakin Berkah. (drt/k-10)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya