Usaha Berdampak Kemacetan Wajib Punya Andalalin

Perda mengamanatkan, setiap kegiatan atau usaha dapat menimbulkan kemacetan pada lalu lintas jalan wajib memiliki Studi Analisis Dampak Lalu Lintas

BANJARMASIN, KP – Anggota DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi mengapresiasi terobosan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin melakukan rekayasa arus lalu lintas di kota ini. Salah satunya dengan menutup sejumlah belokan yang dinilai dapat memicu kemacetan arus lalu lintas.

Kendati demikian ia juga meminta, agar langkah itu juga diimbangi dengan pengawasan serta penegakkan tegas Perda No : 13 tahun 2014 tentang Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Andalalin).

Masalahnya menurut anggota dewan komisi III ini kepada {KP} Selasa (15/6/2021) kemarin, karena dalam Perda tersebut mengamanatkan, setiap kegiatan atau usaha yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada lalu lintas jalan di sekitarnya sebelumnya wajib memiliki Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Andalalin wajib dimiliki katanya menjelaskan, meliputi dokumen Andalalin yang diperoleh atas persetujuan Kepala Daerah atau perencanaan pengaturan lalu lintas yang memperoleh persetujuan walikota.

Persetujuan dimaksud ditetapkan walikota setelah sebelumnya berdasarkan hasil penilaian tim.

Berita Lainnya
1 dari 3.234

Penyusunan dokumen Andalalin jelasnya, dilakukan setelah pemrakarsa atau pemohon mendapatkan zoning atau keterangan rencana kota sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurutnya, kriteria kegiatan atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain perubahan, apartemen, toko/rumah toko/kantor/rumah, pusat perbelanjaan, pasar, perkantoran, hotel, motel, atau penginapan, rumah sakit atau klinik.

Selanjutnya industri atau pergudangan, sekolah atau perguruan tinggi, tempat kursus, restoran dan rumah makan, gedung pertemuan, tempat hiburan, pusat olahraga, terminal, gedung parkir, pelabuhan dan bandara. Terakhir tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Andalalin lanjutnya, disampaikan oleh pemrakarsa kepada walikota melalui kepala dinas untuk dilakukan penilaian. Penilaian sebagaimana dimaksud menurutnya, dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh walikota beranggotakan Dinas Perhubungan, Unsur Kepolisian, Badan Perencanaan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan DPUPR.

Lebih jauh dijelaskan penilaian sekurang – kurangnya meliputi, pertama kondisi kawasan/lokasi, kedua konsep pembangunan/perkembangan kawasan, ketiga kondisi atau dampak lalu lintas, dan keempat rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.

Menurut Eddy Junaidi menegaskan, Perda ini diterbitkan dalam rangka mengantisipasi suatu kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan terganggunya kelancaran lalu lintas. “Masalah ini sangat penting untuk menjadi perhatian karena dampak lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama untuk diantisipasi,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, Perda ini dibuat salah satunya didasari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya