Yani Helmi Sosialisasikan Pola Tarif Pelayanan RSUD Ulin

Berita Lainnya
1 dari 513

Batulicin, KP – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, di Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan rutin dari wakil rakyat di tingkat Provinsi Kalsel diikuti puluhan warga Desa Sukamaju, Selasa (29/6) siang.
“Sosialisasi ini diharapkan warga mampu memahami secara detail terkait pola tarif pelayanan kesehatan yang kini diterapkan oleh RSUD Ulin,” kata Yani Helmi, didampingi manajemen RSUD Ulin Banjarmasin.
Politisi dari Partai Golkar ini sangat mengapresiasi masyarakat yang hadir dalam penyelenggaraan kegiatan Sosper ini.
“Apabila masyarakat sudah memahami dengan aturan ini. Maka, mereka tidak ragu-ragu lagi menuju rumah sakit,” ujar Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Setidaknya dengan sosialisasi ini, maka tarif, pelayanan hingga urusan kesehatan mampu ditangani dengan baik dan mudah, mulai dari pengetahuan secara lengkap dari layanan BPJS Kesehatan dan Jamkesda dari kelas I, kelas II hingga kelas III.
“Diharapkan masyarakat mampu memberikan informasi lanjutan ke telinga warga lainnya untuk mendapatkan edukasi terkait Perda ini,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini berterimakasih atas dari anggota dewan untuk turut serta mensosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang pola tarif pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh rumah sakit milik Pemprov Kalsel tersebut.
“Kami sangat berterima kasih telah dibantu untuk turun langsung kepada masyarakat terkait perda yang kini masih diterapkan,” katanya.
Di tempat yang sama Kepala Desa Sukamaju, Sukmo Riyanto menganggap suatu gerakan luar biasa dari wakil rakyat ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga mengetahui secara jelas tentang pola tarif pelayanan kesehatan yang kini diterapkan RSUD Ulin Banjarmasin.
“Kami belum pernah menerima sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2011,” katanya.
Ditambahkan, setidaknya masyarakat sudah tahu seperti apa aturan itu dengan berlandaskan dasar hukum yang dijalankan. “Kita berterimakasih atas penjelasan ini, dan akan disampaikan kepada warga lainnya, agar mereka juga mengetahui aturan ini,” ujarnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya