Advertorial DPRD Kota Banjarmasin
Senin Depan Dewan Agendakan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin siap mengagendakan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APBD ) tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin ditemui di ruang kerjanya kepada {KP} Rabu (30/6/2021) menjelaskan, waktu untuk melakukan pembahasan pelaksanaan APBD tahun 2020 sesuai aturan sudah harus selesai dalam waktu satu bulan untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna dewan.

” Sesuai keputusan hasil rapat BANMUS dewan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dimulai Senin depan (5/7/2021),” ujarnya.

Sebelumnya ia mengemukakan, seyogianya menyusul disampaikannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 sesegeranya melakukan pembahasan. Namun ujarnya, karena dewan ada agenda lain pembahasan terpaksa ditunda.

Ditanya apakah kemungkinan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan diterima ?. Yamin mengatakan,, sepenuhnya diserahkan oleh Badan Anggaran Dewan setelah melakukan pembahasan.

Kendati demikian ia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah No : 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ APBD yang disampaikan kepala daerah kepada dewan dalam penilaiannya sekedar bersifat {progress report} karena di dalamnya hanya berisi informasi terkait laporan penyelenggaran pemerintahan.

“Dengan ketentuan ini, maka tidak ada alasan bagi dewan untuk menolak. Namun demikian jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dewan tentunya akan memberikan dan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya,” tandasnya.

Lebih jauh unsur pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini mengemukakan, setelah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 nantinya selesai dibahas dan ditetapkan dalam Perda, dewan berharap agar pihak Pemko Banjarmasin segera menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin APBD tahun anggaran 2022.

Dikemukakan, sesuai peraturan dan ketentuan berlaku kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Berita Lainnya
1 dari 3.215

Pembahasan KUA dan PPAS ini lanjutnya, sebagai proses awal tahapan sebelum diajukannya penyusunan RAPBD agar sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Ia menjelaskan, jika KUA dan PPAS 2018 telah disepakati bersama selanjutnya akan diparipurnakan. Yamin i menegaskan, bahwa KUA/PPAS akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya sampai tercapainya persetujuan bersama antara Pemko dengan DPRD yang nantinya dituangkan dalam Perda APBD.

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini sebelumnya disampaikan pejabat walikota Banjarmasin Ahmad Fydayeen dalam rapat paripurna dewan Senin (21/6/2921) lalu.

Pihak DPRD Kota Banjarmasin memberikan apresiasi Laporan Keterangan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 tersebut Apalagi Pemko Banjarmasin mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menyoroti masih tinggi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

“Meski Silpa ada penurunan sekitar 6 persen,” ujarnya seraya menambahkan Silpa APBD pada 2019 sebesar Rp 269 miliar dan pada pelaksanaan APBD tahun Rp 251 miliar.

Menurunnya, mestinya Silpa harusnya mampu ditekan agar belanja pembangunan apalagi untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan sesuai yang telah diprogramkan.

Terkait penilaian masih besarnya Silpa ini Matnor Ali menjelaskan, nantinya akan dipertanyakan pada saat pembahasan badan anggaran dewan dengan tim anggaran pemerintah kota Banjarmasin.

Sebelumnya dilaporkan APBD tahun 2020 , pendapatan daerah terealisasi mencapai Rp 1.690.218.106.447,35 atau 103,72 persen dari semula dianggarkan Rp 1.629.623.849.216,00.

Sementara total aset dimiliki Pemko Banjarmasin hingga per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.620.223.809.461,71 dengan total kewajiban sebesar Rp 67.862.579.594,71,sedangkan ekuitas sebesar Rp 5.552.371.229.867,00. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya