Bupati Harap Perda Peternakan Sejahterakan Peternak

Martapura, KP – Rapat Paripurna DPRD Banjar agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan, dilaksanakan di Gedung Wakil Rakyat setempat, Kamis (12/8).

Bupati Saidi Mansyur mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas apresiasi, pendapat, saran dan masukan yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi pada penyampaian pemandangan umumnya serta persetujuan terhadap raperda untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

“Harapan Fraksi Gerindra terhadap pengadaan ternak, bibit ternak yang murah serta peralatan penunjang, sejalan dengan harapan kami sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 raperda ini,” katanya.

Bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

“Tanggapan untuk Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, dengan adanya regulasi di daerah akan memudahkan perangkat daerah melakukan pengaturan dan pembinaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas ternak dan peningkatan populasinya, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak,” ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 652

Adapun tanggapan untuk Fraksi Golkar, Bupati lalu menjelaskan kerjasama dengan pihak swasta selama ini berjalan cukup baik dibidang usaha ternak ruminansia. Ada bantuan pengembangan usaha ayam petelur oleh Talenta Bumi di Desa Galam Rabah Kecamatan Cintapuri Darussalam.

”Lalu kerjasama dengan pelaku usaha bidang olahan produk peternakan, yakni PT Ciomas berupa peran serta dalam kegiatan pasar murah dan usaha kemitraan di bidang perunggasan yang telah lama berlangsung antara pihak perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.

Sedang tanggapan untuk Fraksi Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Kebangkitan Demokrasi Indonesia dan Demokrat, Bupati menyampaikan, peningkatan pembinaan pada pelaku usaha menjadi konsen pihaknya.

”Dalam hal kemitraan dengan swasta selaku pemodal besar, Pemkab Banjar siap menjadi penengah dan mediator antara pengusaha dan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pasar bebas dan sistem kapitalisme saat ini menjadi faktor utama, sehingga pemodal besar dapat menjadi pemain tunggal suatu usaha dari hulu ke hilir. Dan dalam materi muatan raperda ini membatasi pola tersebut.

”Yakni mencegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni dan oligopoli,” pungkasnya. (Wan/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya