Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Sungai Perlu Ditingkatkan

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengingatkan agar keamanan dan keselamatan transportasi pelayaran perlu ditingkatkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Ini agar bisa melindungi masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai maupun masyarakat yang juga memanfaatkan sungai tersebut sebagai sarana transportasi,” kata Muhammad Syaripuddin, kemarin, di Banjarmasin.

Salah satu contoh kondisi lapangan yang kerap terjadi kecelakaan transportasi yaitu di wilayah perairan Sungai Nagara karena di anak sungainya banyak melibatkan kapal Tongkang pengangkut batu.

Alur pelayaran di wilayah Kabupaten Tapin merupakan alur pelayaran sungai namun dilintasi oleh kapal laut dengan ukuran lenght over all (LOA) hingga 300 feet, dimana sebagaian besar kapal tersebut merupakan kapal tongkang yang tidak memiliki mesin (propelled) sehingga harus ditarik oleh kapal tug boat.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin (2019) tercatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 7.044 kali pergerakan kapal laut yang keluar/masuk wilayah perairan sungai dengan volume batubara yang diangkut mencapai 26.980.185 Ton serta jumlah kapal sungai yang keluar/masuk di wilayah yang sama (anak Sungai Nagara) pada tahun 2018 tercatat 13.066 kali dan juga mengangkut batubara sebesar 7.913.343 Ton.

Berita Lainnya
1 dari 930

“Kalau dari sudut pandang ekonomi, kita tidak mungkin untuk melarang kapal laut berukuran besar untuk memasuki alur pelayaran sungai di wilayah Tapin, karena itu salah satu sumber penghasil,” tambah Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.

Namun, kondisi ini jangan dibiarkan seadanya, karena berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga sangat disayangkan jika tak diupayakan peningkatanya.

Bang Dhin mengingatkan pentingnya dan sangat diperlukan peningkatan sarana prasarana penunjang pelayaran seperti sistem telekomunikasi pelayaran, sistem navigasi dan jasa pandu kapal.

“Kapal-kapal tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai ketentuan. Semuanya harus aman, aman berlayar aman juga administratifnya” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Tak hanya itu, Bang Dhin menilai, perlu kiranya komitmen dari kepala daerah masing-masing melalui Dinas Perhubungan agar seluruh kegiatan pelayaran tersebut dibuat regulasi yang bersesuaian dengan peraturan diatasnya demi keamanan dan keselamatan pelayaran dan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya