PT Pos Banjarmasin Dicecar Menko Muhadjir

Banjarmasin, KP – Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan PT Pos Banjarmasin disoroti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia (RI), Muhadjir Effendy.

Hal itu terlihat saat Muhadjir beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Banjarmasin untuk mengecek penyaluran bansos di Kantor Pos Banjarmasin, di Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (4/8) siang.

Di sana, ia itu sempat mencecar pertanyaan kepada manajemen PT Pos Banjarmasin terkait teknis penyaluran bansos.

Muhadjir menanyakan mengapa bantuan tersebut tak didistribusikan kepada penerima dengan cara diantar. Sehingga bisa menghindari kerumunan.

“Kalau dikumpulkan begini apa nggak menimbulkan kerumunan? Kenapa PT Pos nggak datang ke rumah-rumah?,” tukas Menko PMK RI ini.

Ia melihat cara penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan beras tersebut disalurkan dengan cara mengundang para penerimanya.

Lantaran kurang sreg dengan teknis yang dipakai PT Pos Banjarmasin saat itu, ia lantas meminta agar bantuan tersebut lebih baik didistribusikan kepada penerima dengan cara diantar guna menghindari kerumunan.

“PT Pos harus proaktif dalam menyalurkan bantuan,” katanya.

Pasalnya. Dari hasil tanya jawab yang ia lakukan kepada warga penerima bansos, salah satu warga harus mengeluarkan uang untuk transport ke Kantor Pos dari rumah mereka.

Berita Lainnya

Bakal Ada Banyak Kursi dan Lampu Taman

1 dari 3.541

Kondisi itu dinilainya tidak sebanding dengan bantuan yang diterima yakni 10 Kilogram beras.

“Karena biaya untuk penyaluran ke rumah warga penerima bantuan sudah ada biayanya dari negara,” bebernya.

Menanggapi hal itu, PT Pos Banjarmasin, Lilik Wahyu Saptono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengantaran langsung ke rumah penerima bansos.

Akan tetapi hal itu hanya dikhususkan kepada penerima yang sudah lanjut usia dan penerima yang memang sudah tidak mampu untuk mengambil sendiri ke kantor.

“Kami melakukan pengiriman door to door bagi penerima bansos yang lanjut usia dan yang sakit. Kami juga meminta bantu kepada pendamping PKH,” katanya saat diwawancara disela pembagian bantuan, Rabu, (4/8).

Lantas bagaimana dengan anggaran yang sudah disediakan negara untuk penyaluran langsung ke seluruh penerima BST ?

Saat ditanya mengenai hal tersebut, Lilik hanya bisa berkilah bahwa pihaknya masih belum mengetahui berapa anggaran yang disediakan untuk penyaluran bansos ke masing-masing penerima.

“Karena anggaran ini dari pusat, jadi kami belum bisa memberikan infonya secara rinci. Yang intinya harus diajukan dulu,” kilahnya.

Saat ditanya berapa besaran biaya operasional di setiap penerima, Lilik pun masih mengaku belum mengetahui persis hal tersebut.

“Kami memang belum disebutkan. Kami diminta fokus ke realisasi penyaluran. Sambil jalan, kami sambil mengajukan. Karena kami tidak memungkiri setiap penyaluran pasti memerlukan biaya,” tandasnya.

Ia memaparkan, bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbagi 2 jenis. Yakni, 13.657 KPM untuk keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) hanya beras 10 kg dan 10.173 KPM yang mendapatkan beras dan uang tunai sebesar Rp 600 ribu yang terdaftar di Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Kemudian penyaluran beras sudah berjalan sepekan dan kini sudah terbagi sekitar 70 % lebih,” pungkasnya. (Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya