Banjar Terima Anugerah Parahita Ekapraya 2020

Martapura, KP – Pemkab Banjar menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020. APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta memenuhi kebutuhan anak.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pemkab Banjar menerima penghargaan kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Anugerah APE 2020 ini dilakukan secara virtual, Rabu (13/10).

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sementara di Martapura, Bupati H Saidi Mansyur hadir diwakili Kepala DP2KBP3A Siti Hamidah bersama Kabid Pemberdayaan Perempuan Merilu Ripner, Kabid Sosial Budaya dan SDM Bappedalitbang Anna Rosida Santi, di Command Center, Martapura.

Berita Lainnya

UMKM Banjar Go Digital

Bupati Tegaskan Pejabat Harus Siap Dikritik

1 dari 677

Menteri PPPA I Gusti Ayu menjelaskan, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting on Woman (AMMW) Ke-4. Kegiatan ini bertujuan menentukan kebijakan perlindungan perempuan di negara-negara ASEAN dan salah satu rangkaiannya pemberian Anugerah Parahita Ekapraya 2020.

“Terdapat 13 Kementerian/Lembaga, 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan APE 2020. Tentu harapan kami akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang,” katanya.

Menurutnya, ini suatu kehormatan bagi Indonesia. Dia pun berharap praktek-praktek baik dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia, menjadi sarana pembelajaran bersama negara ASEAN dan turut meningkatkan pelaksanaannya di Indonesia.

Kepala DP2KBP3A Siti Hamidah menjelaskan, ada 4 kategori Anugerah Parahita Ekapraya ini, yakni pratama, madya, utama dan tingkat mentor. Penilaian dilaksanakan 2 tahun sekali dengan 7 komponen.

”Yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender serta partisipasi masyarakat,” tandasnya. (Wan/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya