Dilarang Perayaan Natal dan Tahun Baru

Berita Lainnya
1 dari 3.937

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengingatkan agar tidak ada perayaan selama Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), terhitung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
“Tahun ini tidak ada perayaan Natal dan Tahun Baru,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin dalam pers realise yang diterima KP, Minggu (21/11/2021).
Hal ini terkait dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur Natal dan tahun baru.
Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, beberapa waktu lalu.
“Jadi tidak ada perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan dan kegiatan lain yang mengumpulkan kerumunan besar,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Meskipun kebijakan ini akan diterapkan sambil menunggu Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang terbaru, namun sejumlah kegiatan masyarakat di ruang publik akan mulai kembali diperketat.
“Diantaranya membatasi pengunjung fasilitas umum dan area publik, seperti halnya siring Sungai Martapura yang kini ramai dikunjungi masyarakat Banjarmasin,” ujar Bang Dhin.
Kemudian menerapkan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
“Kita harus menerapkan kewaspadaan yang tinggi agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di daerah ini, terutama mencegah terjadinya kerumunan massa,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Hal yang sama juga terjadi pada pembatasan resepsi pernikahan, pusat perbelanjaan dan mall, bioskop, kegiatan makan dan minum serta tempat ibadah yang dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas, serta tutup pukul 21.00.
Selain itu, pemerintah membatasi kapasitas tempat ibadah berdasarkan status surveillance daerah tersebut, seperti daerah zona hijau kapasitas maksimal 75 persen, kuning 50 persen, serta oranye dan merah 25 persen, khususnya untuk perayaan Natal di gereja.
Lebih lanjut Bang Dhin mengungkapkan, pemerintah juga akan menerapkan larangan pengambilan cuti saat masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, yang berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan BUMN. Aturan selama PPKM Level 3 menerapkan 50 persen work from office (WFO) untuk luar Pulau Jawa-Bali. “Sedangkan, untuk pekerja konstruksi beroperasi seluruhnya dengan prokotol kesehatan yang ketat,” tambahnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya