Perda RZDP3K Amankan Pemanfaatan Kelestarian Laut

Kotabaru, KP – Keberadaan Perda Rencana Zonasi Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZDP3K) untuk mengamankan pemanfaatan kelestarian laut dan warga pesisir Kalsel.

“Jadi keberadaan Perda RZDP3K ini lebih untuk melindungi kepentingan warga pesisir,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi pada saat Sosialisasi Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kantor Desa Sarang Tiung, Pulau Laut Sigam, Kotabaru, Jumat (14/1/2022) lalu.

Hal ini dilakukan, karena Pemprov Kalsel memiliki kewenangan mengelola zona konservasi dengan garis pantai sejauh 1.306 km dari total 172 pulau. Sementara, luas kawasan perikanan tangkap di perairan laut mencapai 6.300 meter persegi lebih.

Untuk itulah, keberadaan Perda Nomor 13 tahun 2018 ini perlu disosialisasikan kepada warga pesisir, agar mampu dan mudah memberikan pemahaman pada masyarakat pesisir.

“Kita berkeinginan masyarakat teredukasi secara tidak langsung bagaimana aturan main bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir untuk mendapat terlindungi dalam pelaksanaan memanfaatkan hasil laut,” ujar politisi Partai Golkar.

Menurut Yani Helmi, dibentuknya aturan itu agar warga pesisir di Kalsel dapat mengetahui secara pasti luas lahan hingga batas-batas perairan mana saja yang diperbolehkan untuk menangkap hasil laut.

“Kalau flora dan fauna terjaga, lestari, tentu mata rantai dari ekosistem ini tidak akan terputus,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Berita Lainnya

Pemkab Paser Bertandang ke Kotabaru

Wabup Hadiri Bedah Rumah di Bekambit

1 dari 330
loading...

Karena, salah satu biota laut apabila mengalami kepunahan, hal ini tidak singkron lagi, maka Perda tersebut telah menggambar secara keseluruhan bahkan bidang lain pun juga sudah ada semacam pariwisata dituangkan dalam aturan itu.

“Tentu ini dimaknai sebagai langkah atau gerakan melindungi biota laut dan habitat yang berada di perairan Kalsel,” tambah Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.

Misalnya, ada proyek pengeboran minyak dan gas alam serta sebagainya semuanya sudah diatur dalam perda ini. Maka, tentu saja perlu adanya sosialisasi khusus agar diketahui sepenuhnya oleh warga yang tinggal di daerah pesisir.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, Perda Nomor 13 tahun 2018 telah sesuai aturan. Bahkan, keberadaannya cukup bermanfaat bagi masyarakat mayoritas sebagai nelayan.

“Ada ketentuan untuk memasang kabel di bawah laut dan zona konservasi di setiap kabupaten, seperti di Kabupaten Tanah Bumbu di daerah Sungai Loban dang Angsana, kalau di Kotabaru terletak di Pulau Sembilan dan Samber Gelap,” tuturnya.

Ia menegaskan, dengan adanya aturan ini tentu sudah ada tata pelaksanaan terkait pemanfaatan kelautan yang secara sah telah diatur sepenuhnya di dalam perda tersebut.

Selain itu, juga dilakukan harmonisasi Perda RTRWP dan RZWP3K, yang diwujudkan dengan adanya RTRWP provinsi di daratan serta RZWP3K yang ada di pesisir dan pulau-pulau.

“Semua aktivitas ini harus bisa dilaksanakan seiring sejalan tentu tidak saling memarikan, karena sudah diatur dalam Perda,” tambahnya. (lyn/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya