Kotabaru, KP – Sekretaris Kotabaru H Said akhmad menghadiri serta membuka acara sosialisasi mekanisme permohonan penggunaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik dengan Tema Mewujudkan Laporan Keuangan Partai Politik yang Akuntabel Efisien dan Transfaran yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotabaru, di Ballroom Hotel Grand Surya, dihadiri juga oleh Ka kesbangpol H. Adi Sutomo, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Herman, Kepala BPKAD Kotabaru Riza Ahyani, Kepala BKPSDM Kotabaru H. Minggu Basuki, Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Zainal Abidin, Perwakilan dari 12 Parpol di Kotabaru.
Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan peran partai politik lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya Politik.
Dalam sambutannya Bupati Kotabaru melalui sekretaris daerah kotabaru H. Said akhmad mengatakan Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tertib penggunaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik.
Sosialiasi mekanisme ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada parpol tentang regulasi dan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari pemerintah, sehingga tertib administrasi.
Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat membangun komitmen bersama untuk sama-sama memaksimalkan dan mempergunakan bantuan keuangan dengan sebaik-baiknya, serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah, Kayanya.
Sementara itu, H. Adi Sutomo selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berpesan kepada seluruh peserta agar benar-benar mengikuti kegiatan ini, sehingga tidak ada permasalahan tentang administrasi nantinya.
“Untuk peserta, Ikuti serta simak dengan baik materi yang diberikan. Jikalau masih ada yang belum bisa dipahami langsung tanyakan dengan narasumber, sehingga parpol nantinya bisa mempergunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang diberikan secara transfaran dan akuntabel,” ujar Adi Sutomo. (and/K-6)
