Martapura, KP – Rapat Paripurna Dewan kembali digelar agenda Pendapat Akhir Bupati Banjar terhadap Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021, di gedung wakil rakyat setempat, Martapura, Rabu (23/3).
Bupati Saidi Mansyur menyampaikan, salah satu tugas dan tanggung jawab dijalankan Pemkab Banjar adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat kepada peraturan perundang undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan hukum dan manfaat untuk masyarakat.
”Penetapan Raperda ini akan menggantikan Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.
Ini sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2011, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti Perda baru.
Sementara dalam LKPJ Bupati Banjar tahun 2021, Saidi Mansyur menerangkan penyampaian LKPJ ini melalui penjabaran progres penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar.
Selain itu ada 6 urusan pilihan, 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang dengan kecamatan dan 1 urusan pemerintahan umum disertai indikator di tiap urusan sebagai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
”Penyampaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar 2021 sebesar 69,89 persen, mengalami kenaikan dibanding 2020 sebesar 69,18 persen,” terangnya.
Bupati Saidi juga menjelaskan capaian indikator program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. 2021 sebesar 3,04 persen, mengalami kenaikan dibanding 2020 sebesar 2,55 persen.
”Pemkab Banjar siap terus meningkatkan kemampuan teknokratis perangkat daerah serta memadu serasikan dengan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya. (Wan/K-3)
