Banjarmasin, KP – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalsel terkendala masalah dana untuk melakukan pembinaan atlet di daerah, sehingga prestasinya menurun.
“Karena dalam pembinaan olahraga, dana merupakan salah satu satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan prestasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Kalsel, Agus Febrianto.
Hal tersebut diungkapkannya pada audensi KONI Kalsel dengan Komisi IV DPRD Kalsel, terkait masalah anggaran pembinaan olahraga dan prestasi yang dikelola KONI Kalsel, Kamis sore, di Banjarmasin.
Agus Febrianto mengatakan, KONI Kalsel pada 2022 tidak bisa melakukan pembinaan, terhambat dalam proses pendanaan, padahal pembinaan harus dilakukan secara kontinu agar bisa meningkatkan prestasi atlet daerah.
“Ini faktualnya. Jadi apabila terjadi penurunan prestasi di tahun 2023, ini kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa,” tegasnya.
Diakui, terdapat perbedaan tupoksi dalam hal pembinaan di bidang olahraga antara KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku leading sektor pemerintah.
“Pembinaan olahraga tetap harus dilakukan KONI, sehingga bisa lebih fokus meningkatkan prestasi atlet daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum KONI Kalsel, Enly Hadianor mengharapkan adanya sinergitas antara KONI Kalsel bersama pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi atlet.
“Kita harapkan ada sinergitas dengan pemerintah daerah agar pembinaan atlet bisa berjalan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin dan anggota lainnya sepakat untuk mewadahi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan stakeholder terkait sehingga ditemukan solusi terbaik untuk kemajuan olahraga Kalsel.
“Karena dalam waktu dekat, KONI Kalsel dihadapkan dengan event besar yakni Porprov Kalsel,” kata Lutfi Saifuddin.
Untuk itu, Lutfi Saifuddin mengaku belum bisa memberikan jawaban yang pasti, sehingga rapat ditunda untuk menghadirkan stakeholder untuk urun rembuk.
“Kami akan mengundang pihak-pihak terkait, terutama Dispora, KONI HSS, mungkin juga Bappeda dan Bakeuda karena untuk penganggaran kan mungkin melalui mekanisme pembahasan di Bappeda dan Bakeuda,” ujar politisi Partai Gerindra. (lyn/KPO-1)
