Batulicin, KP – Wakil Bupati Tanah Bumbu, Muhammad Rusli menghadiri rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah Tahun 2022 Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin 8/8.2022 Senin.
Mengusung tema, “Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Peningkatan Kemandirian Fiskal di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan”.
Rakor ini dibuka oleh Sekdaprov Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Sahbirin Noor.
Di acara ini Roy menyinggung peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengendalian internal sangat penting.
“Salah satu peran APIP terutama untuk menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan,” ucap Roy Rizali Anwar. Juga disebutkan Roy, dihadapan para Kepala Daerah, jika perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2021 tumbuh sebesar 3,48 persen dalam hitungan tahun ke tahun. Yakni lebih baik dari 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen.
“Peran APIP sangat penting, terutama untuk memaksimalkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” tambah Roy.
Sementara Wakil Bupati Tanah Bumbu, Muhammad Rusli mengungkapkan, keberadaan APIP sangat berperan dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.
“Pengawasan sangat diperlukan, agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan lurus sesuai dengan tujuan. Selain itu tepat sasaran yang telah ditetapkan,” ujar dia. Wabup menilai fungsi APIP dalam rangka pencegahan dari kecurangan, dengan menghasilkan keluaran berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif.
“fungsi APIP memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kedepannya,” ungkapnya.
Adapun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sendiri beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahapdirakor ini mengatakan implementasi P3DN dapat menjaga momentum pertumbuhan positif di Kalimantan Selatan. (han)