Jadi ada efek secara keseluruhan baik itu pengguna jasa atau unsur yang memakai transportasi supaya mereka paham mana yang boleh dan tidak
BANJARMASIN, KP – Insiden kecelakaan yang melibatkan truk trailer dan menewaskan seorang pengendara motor di kawasan Kayutangi, Jalan Brigjen Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, mendapat kritik pedas dari anggota Wakil Ketua Komisi III di DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, kejadian laka yang terjadi pada Rabu (19/11) pagi kemarin itu harus dijadikan bahan evaluasi atas kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, Dishub semestinya melaksanakan tupoksinya, dalam hal ini mengacu pada peraturan yang berlaku. Yakni Perwali Nomor 8 tahun 2022 tentang jam operasional truk angkutan di jalan kota.
Di dalam perda menurutnya sudah jelas, bahwa jam operasional truk angkutan bermuatan besar di dalam kota sudah diatur dalam perda.
“Dishub harus jeli melihat hal ini,” tekannya saat dihubungi awak media, Kamis (20/10) siang.
Kemudian, Afrizal menekankan, jika memang ternyata melanggar aturan, mesti ada tindakan tegas. Bukan hanya si pengemudi truk yang ditindak. Tapi, juga perusahaan yang menggunakan jasa angkutan tersebut.
“Jadi ada efek secara keseluruhan. Baik itu pengguna jasa atau unsur yang memakai transportasi. Supaya mereka paham mana yang boleh dan tidak,” tegasnya.
Di sisi lain menurutnya, kecelakaan yang melibatkan truk trailer itu tidak terjadi satu atau dua kali di ruas jalan perkotaan.
Apalagi, waktu kecelakaan yang juga terjadi pada saat jam-jam sibuk alias pada saat mobilitas warga cukup padat.
“Semestinya ada personel dishub yang berpatroli. Yang saya lihat justru itu tidak dilakukan. Entah memang keterbatasan sumber daya manusia atau memang tidak ada kegiatan,” kritiknya.
Ambil contoh sederhana, bukan hanya melakukan pengawasan jam operasional truk di dalam kota. Tapi, juga terkait tidak adanya penertiban truk besar kerap parkir sembarangan. “Itu saja masih dibiarkan. Tak ada aturan yang jelas,” tukasnya.
“Apalagi dishub saat ini saya lihat lebih sibuk mengurus parkir, jukir dan mengatur angkutan umum misalnya bus trans Banjarmasin, itu,” cecarnya.
Untuk itu, Afrizal pun lantas menjanjikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak dishub. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
“Termasuk meminta mereka agar koordinasi dengan pihak kepolisian terus ditingkatkan,” ucapnya.
Lebih jauh, Afrizal lantas menyarankan agar dishub juga memaksimalkan teknologi digital. Berkolaborasi dengan program smart city yang digaungkan Wali Kota Banjarmasin hingga dua periode kini.
“Kami berharap dishub bisa beradaptasi. Meskipun ini belum dipresentasikan di lapangan. Buktinya, pengawasan masih dilakukan secara manual. Kalau memang sudah berangkat ke sana, hasilnya justru belum maksimal,” tegasnya.
Ia pun mencontohkan, pihaknya belum melihat adanya dishub mengabarkan titik-titik rawan kemacetan itu di mana, dan jam berapa saja. Lalu, tentang bagaimana mengurai terjadi kemacetan. Hingga berapa personel yang diturunkan.
“Kolaborasi dengan kepolisian seperti apa ketika ada demonstrasi hingga hari besar. Ini, belum dilakukan secara sistematis,” ujarnya.
“Justru malah dilakukan secara kondisional dan dadakan. Ini yang kami bilang dishub tampak tak siap, hingga terkadang terjadi kekeliruan komunikasi hingga berujung banyaknya permasalahan yang terjadi,” tandasnya. (Kin/K-3)
