Regulasi Izin Pasar Modern Harus Dievaluasi

Banjarmasin, KP- Keberadaan pasar modern seperti minimarket, mall, plaza, swalayan kembali mendapat sorotan.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono menilai, maraknya pasar modern yang di dalam transaksi jual beli tidak ada tawar menawar ini akibat penerapan regulasi atau aturan pasar modern dan pasar tradisional masih lemah.

“Untuk itu saya berpendapat perlu ada evaluasi kembali Peraturan Daerah (Perda) terkait pengaturan pendirian pasar modern khususnya soal perizinan,” katanya kepada {KP} Kamis (1/12/2022).

Ia berpendapat evakuasi dibutuhkan, karena saat ini pemerintah daerah tidak bisa lagi berbuat banyak dalam menentukan titik lokasi perizinan pendirian minimarket.

Perubahan ini terjadi ujarnya, menyusul terbitnya Undang -Undang (UU) Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 29 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan serta PP Nomor : 5 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Usaha yang Berisiko.

Dijelaskan menurut PP Nomor : 5 tahun 2021, toko swalayan dan pusat perbelanjaan masuk kategori usaha resiko rendah dan dalam aturan baru itu hanya mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (online single submission).

Bambang Yanto menjelaskan secara daring OSS terkoneksi langsung dengan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIM BG). Dengan begitu proses perizinan minimarket atau pusat perbelanjaan langsung ditangani pemerintah pusat.

Berita Lainnya
1 dari 5,745
loading...

” Sebagai dampaknya pemerintah daerah akan kesulitan mengawasi titik lokasi permohonan izin pendirian minimarket atau pusat perbelanjaan lainnya,” kata Bambang Yanto.

Menurutnya, maraknya pendirian minimarket atau pasar modern harus dibatasi dan dikendalikan guna menghindari persaingan tidak sehat terutama untuk pasar tradisional dan pelaku UMKM.

Dijelaskan, pemberian izin pasar modern sebelumnya diatur oleh Pemko Banjarmasin merujuk pada dua Perda, yaitu Perda : Nomor : 20 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko .

Modern dan Perda Nomor : 6 tahun 2009 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern Dan Toko Modern Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .

Selain itu kata melanjutkan, terkait pendirian toko modern Pemko Banjarmasin telah menetapkan harus memperhatikan Perda baru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hasil revisi Perda Nomor : 5 tahun 2013.

Lebih jauh Wakil Ketua Komisi membidangi masalah ekonomi dan keuangan ini mengakui, tumbuhnya minimarket dan pusat perbelanjaan modern di satu sisi menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan perdagangan.

“Namun demikian ekses negatif juga perlu diantisipasi agar tidak mematikan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” demikian kata Bambang Yanto. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya