Pansus Genjot Bahas Raperda RPPLH
Ditarget Selesai Bulan Ini

Ketua Pansus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Afrizaldi menjelaskan, pada pembahasan Pansus meminta soal data kepada SKPD terkait soal berbagai aktivitas yang bisa berdampak pencemaran lingkungan

BANJARMASIN, KP – Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Kota Banjarmasin terus melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kamis (1/12/2022) kemarin.

Pembahasan Raperda yang diajukan pihak Pemko Banjarmasin pada rapat paripurna pada pertengahan September 2022 itu, kali ini Pansus kembali mengundang SKPD terkait.

Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) serta Bagian Hukum Setko Banjarmasin.

Ketua Pansus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Afrizaldi menjelaskan, pada pembahasan Pansus meminta soal data kepada SKPD terkait soal berbagai aktivitas yang bisa berdampak terhadap pencemaran lingkungan.

Ia menjelaskan, RPPLH sebagai instrumen at atau payung hukum yang memuat perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup.

Seperti kata Afrizaldi, lingkungan pasar terkait soal penanganan sampah termasuk penggunaan plastik yang dilaksanakan Disperdagin.

Selanjutnya kepada Dinas Lingkungan Hidup, soal mengantisipasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha laundry yang kini usaha tersebut cukup marak di Banjarmasin.

” Terkait payung hukum untuk menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, maka dibutuhkan pengawasan ketat terhadap setiap perizinan berusaha yang telah dikeluarkan,” kata Afrizaldi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin ini.

Berita Lainnya
1 dari 5,746
loading...

Dijelaskan kedepan sesuai aturan sebelum izin usaha yang dikeluarkan, pihak pemohon dalam melaksanakan usahanya wajib memenuhi persyaratan lingkungan.

Selain itu dalam dokumen Raperda RPPLH ujarnya, juga memuat tentang potensi Kota Banjarmasin terkait masalah-masalah serta upaya-upaya yang harus dilakukan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

” Sehingga melalui payung hukum diharapkan pembangunan berkelanjutan yang kita laksanakan tetap menjaga kelestariannya dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan,” paparnya.

Dikatakan, kedepan sesuai aturan sebelum izin usaha yang dikeluarkan,pihak pemohon dalam melaksanakan usahanya wajib memenuhi persyaratan lingkungan.

Afrizaldi menjelaskan RPPLH merupakan dokumen tertulis berisi perencanaan, potensi, pemantauan lingkungan serta upaya perlindungan dan pengelolaannya yang akan diterapkan dalam kurun waktu selama 30 tahun kedepan.

“Jelasnya RPPLH dengan RTRW. Jika RTRW menyangkut soal penataan tata ruang wilayah, sedangkan RPPLH terkait soal lingkungan,” ujarnya.

Lebih jauh dikemukakan adapun tujuan RPPLH ini adalah untuk kepastian hukum demi terciptanya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta peningkatan kesadaran dari pemerintah.

” Terlebih bagi para pelaku usaha dan masyarakat dimana wajib harus berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.

Afrizaldi optimis, pembahasan Raperda ini dapat sudah dituntaskan pada Desember 2022 bulan ini untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan menjadi Perda. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya