Bandung, KP – Komisi III DPRD Kalsel mengisiasi peraturan daerah untuk melindungi kawasan hutan lindung Meratus, agar bisa segera diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGG).
“Kita perlu menginisiasi Perda ini agar bisa melindungi kawasan hutan lindung Meratus sekaligus mempercepat pengakuan Geopark Meratus dari UNESCO,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad, usai kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat, Jumat, di Bandung.
Hasanuddin Murad mengatakan, kawasan Meratus Kalimantan merupakan wilayah yang harus dilindungi dari berbagai aktivitas yang merusak hutan lindung tersebut, terutama dari eksploitasi tambang dan perkebunan.
“Karena kalau Meratus sampai habis, maka Kalsel akan berdampak banjir dan bencana lainnya, termasuk wilayah di sekitarnya,” tambah politisi Partai Golkar.
Apalagi dengan intensitas curah hujan yang tinggi hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel, yang menyebabkan potensi banjir di sejumlah wilayah.
“Jadi kita perlu sharing dengan DPRD Jawa Barat, terkait sistem drainase dan pengendalian banjir,” jelas Hasanuddin, mengingat provinsi tersebut memiliki kawasan pegunungan yang sering mengalami banjir dan longsor.
Kepala Bagian Fasilitasi Penanganan dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Imam mengatakan, Kota Bandung memiliki Perda untuk menangani permasalahan dan pengendalian banjir.
“Karena Kota Bandung pada musim hujan seringkali menerima banjir kiriman dari atas, dari kawasan Bandung Utara, sehingga perlu dicegah dengan Perda tersebut,” ungkap Imam.
Selain itu, juga dilakukan penataan pembangunan Bandung Utara, terutama rumah, hotel, restoran dan café agar tidak menyebabkan luapan air yang berdampak ke Bandung Raya.
“Kita melakukan penegakan Perda ini bekerjasama dengan Satpol PP, agar bisa menangani dan mengendalikan banjir di Bandung Raya, akibat pembangunan yang memperhatikan pengelolaan kawasan,” tegasnya. (lyn/KPO-1)
