Banjarmasin, KP – Percepatan penurunan angka inflasi yang terjadi di Kalsel, mulai dilakukan Bank Indonesia bersama Pemprov Kalsel.
Bertajuk Rapat High Level Meeting (RHLM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kalsel melaksanakan pertemuan di Calamus Ballroom, Hotel Rattan Inn, Selasa (07/02).
Selain dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dan pemimpin Bank Indonesia, kegiatan tersebut juga diikuti para kepala daerah se Kalsel, diantaranya, Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor.
Menurut H Sahbirin Noor, inflasi yang terjadi tahun 2023 ini bila didiamkan akan menjadi sebuah ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat Bumi Lambung Mangkurat.
Untuk itu, sesuai arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, seluruh gubernur di Indonesia agar lebih fokus terhadap pengendalian Inflasi. “Ini momentum yang sangat berharga buat kita semua untuk melakukan penguatan, kolaborasi, sinkronisasi antar koordinator terkait dalam rangka kita berupaya keras agar inflasi di Kalimantan Selatan bisa terkendali, itu yang penting,” ucapnya.
H Sahbirin Noor juga berharap, dengan adanya pertemuan tersebut, seluruh stake holder bisa berkolaborasi dan bergotong royong mengatasi inflasi. “Jadi kalo kami bergotong royong, saya berharap bupati, wali kota juga harus mengikuti irama. Kalau kita provinsi pasti mengikuti iramanya Bapak Presiden. Kita semua sinergitas, antara pemerintah kabupaten, kota, walikotanya, gubernurnya kemudian pemerintah pusat, Presiden RI,” harapnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, tanggal 27/01 lalu, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan Bupati Subang, H Ruhimat, menandatangani kesepakatan (MoU) terkait pengendalian inflasi, dimana nantinya, pihak Kabupaten Subang akan bertindak sebagai eksportir untuk berbagai bahan kebutuhan pokok yang akan dipasarkan di Kota Banjarmasin.
H Ibnu Sina, usai penandatangan kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, Jawa Barat, mengatakan, inflasi yang terjadi di Provinsi Kalsel, khususnya di Kota Banjarmasin, sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah kota, agar kejadian tersebut segera dapat diatasi.
Dengan MoU tersebut, jelas orang nomor satu di Bumi Kayuh Baimbai ini lagi, diharapkan keterjangkauan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan dapat dijaga.
Memang, terangnya lagi, sebagian warga Kalsel, terutama masyarakat Kota Banjarmasin ada yang memiliki ketergantungan terhadap pokok bahan makanan, dimana mereka tidak bisa mengonsumsi beras luar selain beras lokal.
Hal tersebut, lanjutnya lagi, tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah, sehingga seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin bisa mendapatkan bahan pokok sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
Terkait MoU tersebut, lebih rinci ia menjelaskan, kerja sama antara Pemko Banjarmasin dan Pemkab Subang akan lebih berfokus pada komoditas beras. “Karena karakteristik beras Subang, khususnya Beras Pamanukan, dinilai cocok bagi preferensi masyarakat Banjarmasin yang menyukai beras pera,” ujarnya.
Salah satu penyebab terjadinya inflasi ini, terangnya, dikarenakan kegagalan panen akibat serangan hama. Sehingga, hal tersebut memicu terjadinya lonjakan harga yang berimbas pada pada kenaikan harga BBM non-subsidi.
Karena itu, H Ibnu Sina berharap, kerjasama tersebut akan mengatasi masalah kurangnya pasokan beras yang menjadi pemicu kenaikan harga beras di Banjarmasin.
”Karena sama-sama pelabuhan laut, tidak menutup kemungkinan kita sama-sama menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lainnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan bagi Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan juga Kota Subang, Jawa Barat,” pungkasnya. (nau/K-3)
