Amuntai, KP – Penjabat Bupati (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) R Suria Fadliansyah membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten HSU 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) setempat, Selasa (14/2).
Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk meminta masukan diiikuti oleh Kepala SKPD, tokoh masyarakat, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan unsur terkait lainnya.
Pj Bupati dalam sambutannya mengatakan kegiatan Forum Konsultasi Publik ini merupakan langkah awal dalam meminta masukan terkait dengan pelaksanaan RKPD HSU 2024 agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
Suria mengaku merasa bersyukur melihat cukup banyak peserta yang hadir. Dirinya berharap dengan banyaknya yang hadir ini semoga mendapatkan berbagai masukan untuk pelaksaan pembangunan di Kabupaten HSU.
Suria mengatakan perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menyusun RKPD tahun 2024 adalah mengenai isu-isu strategis. Oleh karena itu melalui pertemuan ini kita mendapatkan
solusi bagaimana mengatasi berbagai persoalan yang ada.
“Yang terpenting juga adalah isu strategis menganai angka stunting yang kita upayakan terus ditekan,” ungkapnya.
Mengenai stunting ini, Suria juga merasa bersyukur mulai dapat ditekan karena hal ini terlihat berdasarkan kunjungan ke desa-desa ada beberapa yang sudah terus turun.
“Kita berharap untuk stunting dalam pertengahan tahun ini terus turun,” katanya.
Pj Bupati juga menambahkan isu strategis lainnya yakni pertumbuhan ekonomi yang harus didongkrak lagi terutama untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada seperti sector Pariwisata yang diharapkan bisa dikembangkan.
Sementara itu, Sekretaris Bapelitbangda HSU, Fahmi Zauhari dalam laporannya menyampaikan tujuan digelarnya kegiatan ini merupakan tahapan awal menyamapaikan target capaian kinerja, sasaran yang ingin dicapai dan meminta masukan dan saran dari peserta.
Adapun pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tahapan yang diamanatkan undang-undang tentang dasar hokum pelaksanaan sistem perencanaan nasional. (nov/K-6)
