Tanjung, KP – Meski pernah menjadi terbaik 5 Nasional di capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dianugerahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kinerja Pemerintah yang terjebak dalam rutinitas masih perlu diingatkan, terlebih oleh anggota dewan.
Hal itu, sebagaimana diungkapkan Bupati Tabalong Dr Drs H Anang Syakhfiani M.Si, saat memberikan paparan terkait tanggapan catatan strategis dan rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tabalong Tahun anggaran 2022, di Rapat Paripurna ke-6 masa sidang satu tahun 2023 dalam rangka di Graha Sakata Gedung DPRD setempat belum lama tadi.
Disebutkan Anang, orang Tabalong tidak bisa ‘bakoyo’ (bangga diri di depan umum) padahal Kabupaten Tabalong PAD-nya tertinggi nomor 5, sehingga mendapat anugerah APBD Award Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tabalong. “Menurut catatan Mendagri realisasi PAD Kabupaten Tabalong sebesar 120,41 persen, yang kalau menurut catatan kita hanya 113 persen, terjadi perbedaan 7 persen yang entah dari mana data tersebut,” ujarnya.
“Berarti apa yang sudah disuarakan oleh komisi-komisi, fraksi-fraksi dan anggota DPRD secara perorangan kepada kami, sudah kami tindak
lanjuti, buktinya PAD kita meningkat, kami berharap untuk hal-hal yang sebaik ini tetap kami diingatkan, kami sudah berada di jurang rutinitas, justru anggota dewan dan pimpinan yang punya waktu lebih banyak, bisa melihat perkembangan dari dalam dan luar Tabalong lebih mempunyai peluang besar memberikan saran agar PAD kita terus meningkat,” pinta Anang.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kabupaten Tabalong ini juga mengaku prihatin kalau layanan perizinan di wilayahnya sampai amburadul, kurang bagus, “saya prihatin jika sampai proses perijinan di Kabupaten Tabalong sampai amburadul. Karena setahu saya tiga tahun berturut-turut pelayanan perizinan kita ini mendapatkan nilai A plus dari Kemenpan RB,” ujarnya.
“Jadi kalau ada keluhan-keluhan terkait pelayanan jangan segera disimpulkan bahwa pelayanan kita buruk, kalau kita bicara secara obyektif, secara korelasi pelayanan perijinan yang baik, satu indikator yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah investasi, yang tidak pernah dalam catatan sejarah selama 6 tahun ke belakang berada di peringkat 1, maka mulai tahun 2022 lalu kiblat investasi di Kalsel telah berubah ke Tabalong, ini menjadi salah satu indikasi perijinan kita bagus, tidak ada lagi pungutan liar (Pungli), kalau ada kita sikat,” demikian tegas Anang.
Sebagai informasi, bertempat di Mercure Convention Centre (MCC) Ancol Jakarta, pada Kamis (16/3) lalu, dilaksanakan penganugerahan APBD Award kepada para kepala daerah salah satunya Bupati Tabalong yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Tabalong dengan realisasi APBD tertinggi oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023. (ros/K-6)
