Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN Tala membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk lebih memaksimalkan penanganan dan penataan agraria atau lahan pertanahan di Tala. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tala HM Sukamta melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Hairul Rijal pada Rapat Persiapan GTRA Tala di Aula Kantor Pertanahan ATR/BPN Tala, Senin (17/4/2023).
“Kita siap secara kelembagaan mendukung tim GTRA ini agar lebih maksimal dalam penanganan dan penataan lahan pertanahan agraria di Tala. Tim GTRA adalah bentuk sinergitas lanjutan kita bahwa Pemkab Tala sangat serius dalam penyelesaian persoalan agraria yang masih dialami oleh masyarakat”, ungkapnya.
Hairul Rijal menambahkan, GTRA Tala juga bentuk serius pemerintah daerah untuk mencapai target-target nasional terkait agraria. Setidaknya ada tiga masalah pokok agraria yang harus diselesaikan sesuai amanat Perpres Nomor 86 Tahun 2018.
“Ada tiga masalah dan menjadi amanat nasional untuk kita selesaikan yaitu, (1) ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah melalui penataan aset (sertipikat), (2) menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta (3) meningkatkan kemakmuran rakyat melalui penataan akses/pengembangan akses reforma agraria khususnya di perdesaan”, jelas Hairul Rijal.
Lebih lanjut bupati melalui Hairul Rijal mengapresiasi Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Tala dan stakeholder terkait yang berpartisipasi dalam tim GTRA Tala tersebut. Ia optimis GTRA Tala bisa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“GTRA Tala bisa menjadi kunci untuk membuka dan mendaftarkan tanah-tanah yg ada di Tala agar bisa dimiliki dan dikelola secara legal. Terima kasih kepada Kantah ATR/BPN Tala, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tala, Politala dan SKPD terkait yang tergabung dalam GTRA ini”, pungkasnya.
Hadir pada rapat tersebut Kepala Kantah ATR/BPN Tala Dr H Ahmad Suhaimi, Kepala Disnakerind Tala Masturi, perwakilan Politala, perwakilan KPH Tala dan para pejabat instansi terkait. (rzk/K-6)
