Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin diminta terus menggencarkan penertiban parkir liar, agar tidak mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kota ini.
BANJARMASIN, KP – Sekretaris komisi III DPRD Banjarmasin Aliansyah meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) setempat terus menggencarkan penertiban parkir liar di kota ini.
Kepada KP, Selasa (20/6/23), Aliansyah memperkirakan, keberadaan parkir liar di Kota Banjarmasin cukup banyak, bahkan mencapai ratusan titik yang tersebar di berbagai lokasi.
Sementara, jumlah parkir resmi (legal) atau yang telah mendapatkan izin hanya 170 titik.
Aliansyah mengatakan, adanya parkir liar ini cukup berdampak terhadap kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi parkir.
Menyinggung adanya rencana Dishub untuk meningkatkan PAD, dengan melegalkan parkir liar, menurut Aliansyah, kebijakan tersebut sah-sah saja.
“Daripada dibiarkan illegal dan tak berizin, lebih baik dilegalkan saja,” jelas anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).
Namun demikian, sebelum kebijakan itu diambil, tentunya harus dilakukan secara hati- hati dan dikaji lebih dulu, dengan memenuhi persyaratan telah ditentukan sesuai peraturan.
Contohnya, lokasi parkir yang dilegalkan tidak boleh mengganggu atau berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan kepentingan umum lainnya.
Lebih jauh ditegaskan, meski parkir menyumbang PAD, namun Pemko juga wajib memperhatikan kenyamanan pengguna jalan, sehingga lokasi atau titik parkir tidak boleh di sembarang tempat.
Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin diharapkan menindak tegas jika ada oknum aparatnya yang menjadi beking parkir liar.
“Walaupun Dishub sering melakukan penertiban parkir, namun masih banyak parkir liar di kota ini,” ujarnya.
Bahkan disinyalir adanya parkir liar itu yang tidak ditutup dikarenakan adanya oknum yang menjadi beking. (nid/K-7)
