Banjarmasin, KP- Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Taufik Husin mengatakan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan Kota Banjarmasin benar-benar sebagai Kota Anak (KLA).
Menurutnya menghadapi permasalahan itu menuntut Pemko Banjarmasin melalui SKPD terkait melakukan berbagai terobosan dalam rangka memenuhi indikator KLA.
Dihubungi {KP} Minggu (8/7/23) sebelumnya ia mengakui, Kota Banjarmasin sudah mendapatkan predikat sebagai KLA. Namun ia mengingatkan, tantangan dan persoalan baru juga banyak yang harus dihadapi.
“Masalahnya untuk mempertahankan predikat yang sudah diraih akan lebih sulit, sehingga perlu adanya terobosan sesuai predikat disandang,” ujarnya.
Taufik Husi menilai, Kota Banjarmasin belum sepenuhnya bebas dari berbagai permasalahan anak. Fakta itu katanya, setidaknya masih banyak ditemukannya anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kerap berkeliaran di jalan protokol dan pusat keramaian kota ini.
Ia menegaskan, memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya kewajiban orang tua dan masyarakat, tapi juga kewajiban pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi harapan bangsa.
“Kewajiban ini selaian diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tapi juga diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor : 23 tahun 202 tentang Perlindungan Anak, ” tandas politisi dari F- PDIP ini.
Disebutkan atas dasar kedua amanat itu Pemko Banjarmasin kemudian menerbitkan Perda Nomor : 15 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (KLA).
Ia menjelaskan, anak jalanan sesuai didefinisikan Departemen Sosial RI adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.
Karena itu ia mengatakan, keberadaan rumah singgah bagi anak jalan sangat penting karena sebagai salah satu bentuk penanganan anak jalanan sekaligus sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal. (nau/K-3)
