JAKARTA, Kalimantanpost.com – Bakal pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Kamis.(19/10/2023).

Sekitar pukul 10.13 WIB, Anies-Muhaimin secara simbolis menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di ruangan utama Kantor KPU RI. Dari dalam ruangan itu terdengar teriakan “Amin” yang cukup keras hingga terdengar dari luar ruangan.

Anies-Muhaimin memasuki ruang pendaftaran dengan didampingi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid.

Anies-Muhaimin menjadi bakal pasangan capres dan cawapres yang pertama kali mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024, Kamis.

Sementara itu, ratusan pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan (THN ABW) turut mendampingi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis.

“Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan dilakukan dengan prosedur hukum yang benar,” kata Ketua THN ABW Ari Yusuf Amir di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan organisasinya tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apapun. Sebab yang dipertaruhkan dalam pemilu adalah kepentingan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan.

Ari menyatakan para pengacara itu bergabung bersama puluhan ribu pendukung pasangan Anies-Muhaimin AMIN. Para advokat tampak kompak berpakaian toga, sebagai simbol profesi.

THN ABW kata dia, telah terbentuk di 30 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Sedikitnya 5.000 advokat sudah tergabung dalam tim tersebut.

Ari mengatakan dalam mengawal kepentingan hukum pasangan AMIN, pihaknya siap membangun sinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pilpres yang jujur dan adil.

“THN ABW akan bekerja secara profesional demi tegaknya maruah pemilu dan demokrasi di Indonesia, dalam melahirkan presiden dan wakil presiden pilihan rakyat yang legitimate,” tegasnya.

Ari juga mengajak semua pihak untuk merawat komitmen kebangsaan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, yaitu negara hukum yang berorientasi bukan pada kepentingan kekuasaan, tetapi pada pemenuhan kepentingan rakyat. (Ant/KPO-3)