BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah bantuan salah sasaran.
Ke depan, penyaluran bansos akan menggunakan sistem verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah atau face recognition. Sistem ini akan menjadi bagian dari tata kelola perlindungan sosial digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan penerapan skema baru tersebut akan melibatkan teknologi pemerintahan atau government technology berbasis AI.
Jika selama ini pencairan bansos membutuhkan antrean panjang dan berbagai persyaratan administrasi, termasuk fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Maka ke depan proses pendataan dan verifikasi akan dilakukan dengan menggunakan data biometrik.
Menurut Luhut, penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi interaksi langsung dalam proses penyaluran bantuan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan anggaran.
“Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di zaman pemerintahannya Presiden Prabowo,” kata Luhut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari mengatakan penerapan biometrik wajah ini akan mengubah mekanisme pengambilan bansos.
Selama ini penerima bansos yang tidak bisa berhadir karena suatu kondisi bisa diwakilkan pengambilan dari anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Namun ke depan hal tersebut tidak lagi diperbolehkan.
“Ke depan tidak bisa lagi begitu karena saat pengambilan harus verifikasi wajah,” kata Eka, Kamis (10/9/2026).
Pasalnya, selama ini proses penyalurannya bansos sangat rentan terjadi penyalahgunaan. Misalnya, penerima telah meninggal namun tetap diambil oleh anggota keluarga karena belum dilaporkan.
Kemudian, ada yang sengaja diambil keluarga lain. Sementara penerima tidak mengetahui dan mengira tidak lagi menerima bansos.
“Tujuan sistem biometrik ini supaya hal-hal seperti itu bisa dihindari,” ujarnya.
Mengenai mekanisme lebih lanjut, Dinsos Kota Banjarmasin masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait pemberlakuannya.
“Kita masih menunggu juknisnya seperti apa untuk diterapkan nanti,” ujarnya.
Adapun saat ini penyaluran bansos masih menggunakan skema lama. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) selama periode Juli hingga September 2026. Total penerima bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH) ada sebanyak 11.403 KK. Sementara bansos berupa sembako ada sebanyak 22.195 KK
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan (PDIK) Dinsos Kota Banjarmasin, Nurhayani menambahkan pendataan terhadap warga miskin yang berhak mendapat bansos masih berjalan hingga saat ini melalui program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Nurhayani mengungkapkan bahwa Kota Banjarmasin terpilih menjadi salah satu daerah pilot project program Perlinsos tersebut.
Tentunya program ini akan memudahkan dalam pendataan untuk skema biometrik wajah yang akan diberlakukan ke depan.
“Sebagai pilot project tentunya kita beruntung, data kita lebih dulu ada untuk selanjutnya dipergunakan dalam skema biometrik wajah nanti,” tutur Nurhayani.
Untuk itu, ia mendorong Agen Perlinsos ini dari Ketua RT di kawasan masing-masing. Di samping warga biasa bisa jadi relawan program tersebut. Sebab Ketua RT dinilai lebih mengetahui kondisi warganya.
“Makanya kami dorong agar Ketua RT ini bersedia jadi relawan Agen Perlinsos ini agar data warga miskin dapat diketahui. Namun tentunya diverifikasi dulu sebelum ditetapkan berhak menerima bantuan,” pungkasnya. (ham/KPO-3)
