PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com –
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Temgah (Kalteng) sebanyak 20.785, sedangkan yang sekarang terisi jabatan fungsional pelaksana sebanyak 8.816.
“Selisih 11.969 yang akan kita ajukan untuk kuota penerimaan PPPK maupun CPNS,” papar Plh. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, Betri diacara rapat pembahasan formasi kebutuhan CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur, Selasa (9/1/2024)
Ditambahkan dia, 11.000-an formasi tersebut tidak harus tahun ini, tetapi kita lakukan secara bertahap, maka dari itu kami buat proyeksi 5 tahun ke depan.
Proses berikutnya pemprov akan melakukan desk dengan seluruh perangkat daerah untuk menentukan prioritas apakah P3K atau CPNS yang dijadikan penerimaan pada tahun 2024. Pasca data itulah yang akan dibawa untuk didiskusikan kembali dengan pihak kemenpan RB.
“Selisih 11 ribu itu untuk ditambah, konsentrasi kita target untuk menyelesaikan PPPK. Karena itu amanah dari pemerintah pusat. Akhir tahun 2024 PPPK harus diselesaikan,” ujar Betri.
Dia mengungkapkan, jumlah targetnya pun akan menyesuaikan dengan hasil desk bersama SKPD, sehingga masih menunggu untuk agenda ke depan.
Walau saat ini masih proses awal, Betri mengatakan ada kemungkinan formasi yang dibuka untuk nakes dan pendidikan.
Diakuinya, kalau pada tahun lalu fokusnya adalah jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan. “Yang sekarang kita mencoba membuka di luar nakes dan pendidikan. Ada kemungkinan PPPK dibuka pendidikan dan kesehatan”, sebutnya
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin usai memimpin usai mengatakan pertemuan tersebut guna menindaklanjuti surat dari Menteri PAN-RB terhadap kebijakan formasi CPNS dan PPPK.
Dia menyebutkan, dalam proses saat ini akan menghimpun kebutuhan formasi jabatan fungsional dan pelaksana yang akan didapat dari data SKPD.
“Untuk sekarang kebutuhan formasi dengan penerimaan di Kalteng tentunya sangat jauh. Jumlah pensiun dengan jumlah penerimaan relatif tidak seimbang. Untuk itu kami akan mengumpulkan seluruh SKPD untuk melihat kebutuhan real formasi yang ada,” ujar Sekda.
Nuryakin menambahkan prioritas tetap pada jabatan fungsional dengan pelaksana, namun melalui desk bersama SKPD dalam menentukan kebutuhannya.
Kegiatan dihadiri Kepala BKD Lisda Arriyana, Asisten Administrasi dan Umu Sri Suwantoi serta undangan lainnya. (drt/KPO-3)
.
