Banjarmasin,KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin meminta pihak Pemko agar menggunakan dana transfer pemerintah pusat tahun 2024 sesuai kebutuhan dengan mengutamakan skala prioritas.
Terutama kata HM Yamin , digunakan kewajiban membayar utang kepada sejumlah penyedia barang dan jasa atau kontraktor.
“ Utang yang jumlahnya ratusan miliar itu muncul dari sejumlah proyek tahun 2023 lalu yang belum terbayarkan oleh Pemko Banjarmasin sampai awal tahun 2024 ini,” ujarnya.
Hal itu dikatakannya kepada {KP} Jumat (2/2/2024, menanggapi jatah dana transfer yang dikucurkan pemerintah pusat tahun 2024 kepada Pemko Banjarmasin.
Sebelumnya ia mengatakan, tahun 2023 tata kelola keuangan Pemko Banjarmasin dalam kondisi kurang baik dan mengalami defisit.
Menurutnya dari informasi diterima dana transfer pemerintah pusat tahun 2024 kepada Pemko Banjarmasin sebesar Rp 1.387.015.124.000 atau Rp 1,3 triliun lebih.
Adapun dana transfer pemerintah pusat kepada Pemko Banjarmasin terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) ) sebesar Rp 326 miliar lebih., Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 818.897.562.000.
Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 21.286.014.000, DAK non fisik Rp 219.902.915.000 dan dana hibah Rp 750.000.000. Total Rp 1.387.015.124.000,-.
Sebelumnya terkait utang kepada kontraktor yang nilainya mencapai Rp 300 miliar, Pemko Banjarmasin memastikan akan melakukan pembayaran pada tahun 2024 ini.
Janji itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo.
Edy Wibowo menegaskan, saat ini Pemko Banjarmasin sudah meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kedua adalah me-refocusing APBD tahun 2024 untuk penyediaan anggaran dari sejumlah SKPD dengan skala prioritas dalam melaksanakan program atau kegiatan. (nid)
