BANJARBARU, Kalimantanpost.com- Badan anggaran (Banggar) DPRD Kotabaru, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Sekretariat DPRD Kalsel.
Dalam kunjungan tersebut Banggar DRPD Kotabaru membahas serta konsultasi terkait kebijakan terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini melalui Kepala Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar mengatakan, jika anggaran yang diperlukan harus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Sebesar apapun APBD dalam setiap tahun anggaran maka dampaknya tidak begitu besar bagi rakyat jika tidak bisa mengelolanya,”ujaranya.
Andri mengingatkan agar masing-masing SKPD bisa saling mengontrol, mengawasi dan mengingatkan agar pemanfaatan APBD 2024 bisa optimal untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan Kalsel.
Selain itu, Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel terus mengawal seluruh agenda pembangunan yang dituangkan dalam APBD 2024 dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kemudian, APBD 2024 memperhatikan arah dan kebijakan umum, strategi, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, memperhatikan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang,” kata Andri.
Tahun 2024 ini, ada lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam rancangan APBD 2024, yaitu penguatan sektor industrI, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
Sehingga pendapatan dan belanja yang dirancang dalam APBD 2024 akan selalu mempertimbangkan manfaat APBD untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi serta memperkuat daerah agar tanngguh dalam menghadapi bencana. (adv/dev/KPO-1)
